Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun percontohan kawasan tambak udang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mendukung program perhutanan sosial di berbagai daerah.Banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk pengembangan budi daya ikan atau udang di tambak
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan pemilihan budi daya udang disebabkan pada kawasan tersebut sebelumnya telah ada area budi daya serupa seluas lebih kurang 312 hektare, namun dari sisi produktivitas belum dimanfaatkan secara optimal.
Baca juga: KKP genjot produksi udang nasional di tengah COVID-19
Ia memaparkan KKP berkomitmen menyukseskan program perhutanan sosial yang digagas Presiden Jokowi.
Menurut dia, potensi lahan yang dimiliki oleh PT Perhutani diberbagai daerah bisa dioptimalkan agar lebih produktif dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat.
"Banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk pengembangan budi daya ikan atau udang di tambak. Saya kira program perhutanan sosial bisa menjadi pintu masuk bagaimana usaha budi daya udang bisa diperkenalkan dan menjadi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar," kata Slamet.
Ia juga telah sekaligus mengecek ke lapangan untuk melihat langsung kesesuaian lahan dengan usaha yang akan dilakukan nantinya.
Slamet juga membeberkan keberhasilan program serupa di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Percontohan kawasan budi daya udang, dijelaskannya, merupakan contoh atau model pengelolaan budi daya udang semi/intensif secara berkelanjutan.
Menurut dia, manajemen produksi dilakukan terintegrasi, penerapan biosekuriti, dan pengelolaan limbah yang efektif serta manajemen usaha yang dilakukan secara kolektif.
"Harapannya model seperti ini nantinya bisa diadopsi masyarakat. Jadi, dari sisi produktivitas bisa optimal, namun di sisi lain lingkungan dan ekosistem tetap terjaga," ucapnya.
Slamet mengungkapkan Ditjen Perikanan Budidaya KKP akan terlibat terutama dalam merancang desain kawasan tambak udang, rehabilitasi saluran irigasi, dan dukungan sarana budi daya.
Sementara lintas sektoral yang lain diharapkan dapat mendukung sesuai kewenangannya masing masing seperti Perhutani terkait legalitas lahan dan kelompok masyarakat, PT PLN terkait akses energi listrik, Kementerian PUPR untuk akses infrastruktur seperti jalan produksi, serta BUMN perbankan untuk akses pembiayaan.
"Saat ini, kami sedang melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi untuk memastikan kegiatan nantinya dapat berjalan dengan baik. KKP merencanakan melakukan percontohan kawasan udang di kegiatan perhutanan sosial ini sekitar lima hektare untuk awal pengembangan, dengan target produktivitas sebesar enam ton per hektare. Khusus untuk KKP nanti kami akan tunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) untuk melakukan pendampingan teknis," ucapnya.
Program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan Perhutani untuk kegiatan usaha produktif, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemerintah bakal bentuk pokja peningkatan ekspor udang
Baca juga: KKP targetkan peningkatan ekspor udang hingga 250 persen pada 2024
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
