Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih meminta subsidi klub atau hak komersial untuk klub dinaikkan menjadi Rp1,2 miliar - Rp1,5 miliar, guna mendukung klub.Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp1,2 miliar. Itu hitungan kami
Dirinya mengaku sudah menghitungnya. Dengan melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp9,6 miliar.
"Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp1,2 miliar. Itu hitungan kami," katanya dalam keterangannya di Kediri, Selasa.
Subsidi atau hak komersial klub memang diajukan untuk dinaikkan menjadi Rp1,2 miliar - Rp1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp800 juta sekali pencairan.
Baca juga: Klub-klub Liga 1 sambut baik cairnya subsidi termin kedua dari LIB
Hakim dalam rapat virtual dengan PSSI juga meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.
"Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub," ujar dia.
Di masa pandemi COVID-19, lanjut Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus di industri sepak bola, relaksasi belum diberikan.
"Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan," kata dia.
Baca juga: PSSI minta LIB tak potong subsidi klub Liga 1 dan 2 musim 2020
Baca juga: RUPS luar biasa LIB belum putuskan soal subsidi klub
Ia juga mengusulkan tentang renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen. Sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali.
"Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama," kata dia.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, tambah dia, khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Namun, jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
Hakim juga menambahkan di luar usulan tersebut, Persik ikut menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi.
"Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah," kata Hakim yang juga anggota DPR RI tersebut.
Baca juga: Persik Kediri usul Liga 1 dihentikan
Hakim juga berharap PSSI menegaskan kembali soal komposisi pemain asing. Ia meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih ke depannya.
"Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir," kata Hakim berharap
Terkait dengan rencana PSSI yang memutuskan Liga 1 dilanjutkan kembali, Hakim mengatakan bahwa Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi.
Hal itu berbanding terbalik dengan rencana PSSI untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.
"Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi," kata Hakim.
Baca juga: Persik Kediri perpanjang libur pemain setelah kompetisi dihentikan
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2020
