Kementerian PUPR prioritaskan peningkatan kualitas perumahan bagi MBR

3 Juni 2020 11:45 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2020 sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/pd.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memprioritaskan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Harapannya bahwa PPDPP sekarang ini memprioritaskan adalah kualitas meningkat, sebelum kita bicara kuantitas," ujar Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin dalam Focus Group Discussion (FGD) daring di Jakarta, Rabu.

Arief mengatakan bahwa bisa saja kita bicara penyaluran FLPP stoknya masih sedikit, kuotanya masih terbatas. Pemerintah bisa saja menambah kuota karena terobosan-terobosan ke depan banyak sekali.

Baca juga: PUPR serahterimakan 20 rumah khusus di Pegunungan Arfak Papua Barat

"Tapi persoalannya kalau kuantitas kita kejar sementara kualitas menjadi tertinggal, saya tidak mau. Jadi kita ingin memprioritaskan kualitas terlebih dahulu, kalau kualitasnya sudah terkendali InsyaAllah kuantitas akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbanyak perumahan," katanya dalam FGD daring yang diselenggarakan The Housing And Urban Development Institute atau HUD Institute.

PPDPP juga berharap bahwa pihaknya nanti memiliki Pusat Data Perumahan, kemudian tepat sasaran kepada MBR, mekanisme peyaluran berjalan dengan baik, rumah FLPP tepat mutu, dan mencari sumber dana lainnya di luar APBN.

"Dengan demikian ke depan kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi jangan sampai masyarakat MBR ini yang diberikan bantuan FLPP selama 20 tahun tetap saja dia masih berada di MBR," ujar Dirut PPDPP tersebut.

Lebih lanjut dia berharap bahwa pihaknya menginginkan dalam lima tahun bisa dipetakan kembali bahwa MBR setelah lima tahun dapat berubah menjadi masyarakat yang sejahtera.

Baca juga: DPR tetap ingin pemerintah dorong kebijakan perumahan pro-MBR

Sebelumnya Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan program Sejuta Rumah adalah hal yang efektif dalam membantu warga guna mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Khalawi Abdul Hamid mengemukakan rumah yang layak huni membuat warga diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kebersihan lingkungannya sehingga bisa terhindar dari penularan COVID-19.

Dengan adanya berbagai bantuan dalam program Sejuta Rumah seperti pembangunan rumah, rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan KPR bersubsidi diharapkan dapat membuat masyarakat dapat menempati rumah yang layak.