"Mari pertahankan pencapaian prestasi tersebut karena kami tidak harus baik operasional saja tetapi masalah penggunaan anggaran harus betul-betu
dipertanggungjawabkan dan kami gunakan sesuai dengan peruntukkannya, penggunaan DIPA harus digunakan sebesar-besarnya untuk organisasi. Apabila tidak bisa diserap, hanya ada satu kata, kembalikan ke negara," kata Kapolri Idham saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri tahun 2020 di Ruang Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Idham menyebut berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan, Polri mendapat peringkat 1 dari seluruh Kementerian/Lembaga dalam kategori penyerapan pagu anggaran besar yaitu sebesar 98,28 persen.
Penilaian dari Kemenpan RB mendapatkan nilai 75,95 persen atau kategori BB dalam bidang pelayanan prima untuk Satker dan Polres yaitu Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Banyuwangi, Polres Malang, Polres Tuban dan Polres Cirebon.
Kegiatan Musrenbang Polri Tahun 2020 bertujuan untuk mengintegrasikan, menyempurnakan dan menyelaraskan program Polri serta mendukung terselenggaranya tugas Polri tahun 2021.
Kegiatan musrenbang yang bertajuk "Polri Siap Menjaga Stabilitas Kamtibmas Untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" ini dilaksanakan melalui konferensi video dan diikuti sebanyak 1.666 peserta dari Mabes Polri, Polda jajaran dan para narasumber.
Dalam acara tersebut, Asrena Kapolri melaporkan tentang rencana anggaran pemindahan beberapa satker Polri ke Ibu Kota yang baru.
Baca juga: Kinerja baik Operasi Ketupat, Kapolri apresiasi jajaran Lalu Lintas
Dalam musrenbang tersebut, Kapolri meminta para Kepala Satker Mabes Polri dan Kapolda agar segera menyusun perencanaan dan kebutuhan pada masing-masing satkernya.
Para Kasatwil diminta agar benar benar memberikan masukan yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran satwil hingga ke jajaran Polres dan Polsek.
"Pedomani ketentuan tentang anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat," kata jenderal bintang empat itu.
Idham juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi beberapa agenda nasional yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021 seperti PON di Papua dan rangkaian Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020.
Baca juga: Kapolri: Meski tanpa jabat tangan silaturahmi harus tetap terjalin
Baca juga: Kapolri perpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat hingga 7 Juni
Baca juga: Kapolri minta Kasatwil edukasi warga adaptasi pola hidup new normal
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
