Fraksi Gerindra minta Jakarta tak lanjutkan PSBB

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.

"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, Selasa.

Dia menilai, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di ibu kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.

Baca juga: Hasil tes cepat, 9 pedagang Pasar Serdang reaktif

Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di ibu kota.

"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.

Baca juga: Pedagang Pasar Klender yang positif COVID-19 bertambah 15 orang

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan di kawasan Semanggi, Jakarta, Selasa (19/5/2020). Meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung, sejumlah warga dengan kendaraannya mulai memadati lalu lintas Ibukota. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Dia menilai, Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan kenormalan baru dengan tidak melanjutkan PSBB, baik dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Namun, jika PSBB dilanjutkan maka harapan untuk warga Jakarta akan musnah.

"Di samping itu, yang paling bahaya adalah kalau tidak ada harapan. Jadi selama ini positif banyak terus meningkat terus meningkat tapi tidak bisa dikendalikan jauh lebih berbahaya. Nah Jakarta Alhamdulillah menurut hemat kami dari data-data yang kami baca setidaknya sudah bisa mengendalikan," katanya.

Saat ini, perpanjangan PSBB tidak hanya berdampak pada terjadinya krisis ekonomi, tapi krisis sosial juga. Jakarta telah mengalami krisis ekonomi sejak PSBB diterapkan.

"Dampak sosial harus diperhatikan juga. Kalau dibilang krisis ekonomi, sekarang lagi krisis," katanya.
Baca juga: Pelayanan SIM dibatasi jadi separuh dari kemampuan produksi
Baca juga: Jalan Sudirman Jakarta kembali padat