Adhi Karya catat perolehan kontrak baru Rp2,6 triliun hingga April

4 Juni 2020 19:02 WIB

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek tol Sunter- Pulo gebang seksi 1A di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Menurut Direktur Utama PT Adhi Karya (persero) Tbk, Budi Harto pembangunan konstruksi untuk seksi 1A sepanjang 9,4 Km yang membentang dari Kelapa gading-Pulo gebang sudah mencapai 60,4 persen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

Realisasi perolehan kontrak baru di bulan April 2020 didominasi oleh Pembangunan Rumah Sakit Khusus COVID-19 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp2,6 triliun hingga April 2020.

"Hingga Bulan April 2020, Adhi Karya mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp2,6 triliun (di luar pajak). Realisasi perolehan kontrak baru di bulan April 2020 didominasi oleh Pembangunan Rumah Sakit Khusus COVID-19 di Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia menambahkan bahwa kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada April 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 91 persen, properti sebesar delapan persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Baca juga: Adhi Karya fokus percepat perbaikan pipa PDAM jebol di Surabaya

"Pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek Gedung sebesar 32 persen, jalan dan jembatan sebesar tujuh persen, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalan kereta api, dan proyek-proyek EPC sebesar 61 persen," katanya.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 70 persen, BUMN sebesar 20 persen, sementara swasta/lainnya sebesar 10 persen.

Rapat Umum Pemegang Saham Adhi Karya yang digelar pada Kamis (4/6) juga mengungkapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp663,8 miliar.

Baca juga: Indef: Program PEN dukung BUMN sebagai motor penggerakan ekonomi

Sebesar 10 persen atau senilai Rp66,4 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham yang dibayarkan dengan ketentuan 51 persen saham atau senilai Rp33,8 miliar merupakan dividen bagian Negara Republik Indonesia yang akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

Sebesar 90 persen atau senilai Rp597,4 miliar sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.