Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pelaksanaan padat karya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah.Jumlah penerima Program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provisnsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit
"Jumlah penerima Program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan total anggaran senilai Rp70 miliar," kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan Sulawesi Tengah, Rezki Agung di Sulteng, Jum’at (5/6/2020).
Menurut Rezki Agung, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR akan terus berupaya maksimal dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni, salah satunya melalui program BSPS dengan memaksimalkan Padat Karya Tunai
"Meskipun saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19, proses pelaksanaan BSPS di Sulawesi Tengah tetap berlangsung lancar dengan tetap mengikuti Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS di masa pandemi saat ini," katanya.
Hal itu, ujar dia, dimulai dari memperhatikan Mekanisme Operasional Pendampingan BSPS hingga pada tahap Prosedur Pelaksanaan Fisik BSPS selama masa pandemi COVID-19.
Rezki Agung menerangkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I dan II, jumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan rincian tahap pertama sebanyak 2.800 unit dan tahap kedua 1.200 unit.
Selain itu, ujar dia, penerima BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di satu kota dan delapan kabupaten.
Sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng pada tahun ini bersumber dari APBN murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), melalui National Affordable Housing Program (NAHP), dengan jumlah kuota 3.000 unit dianggarkan melalui APBN murni senilai Rp52,5 miliar, dan 1.000 unit dianggarkan melalui PLN/NAHP sebesar Rp17,5 miliar.
Program BSPS di Sulteng disalurkan ke sejumlah kabupaten/ kota antara lain yaitu Kabupaten Parigi Moutong (954 unit), Kabupaten Poso (500 unit), Kabupaten Tojo Una-Una (562 unit), Kabupaten Morowali (488 unit), Kabupaten Morowali Utara (349 unit), Kabupaten Banggai (616 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (260 unit), Kabupaten Buol (100 unit) dan Kota Palu (171 unit).
"Dalam program BSPS ini masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan berupa Peningkatan Kualitas. Anggaran untuk peningkatan kualitas untuk satu unit rumah sebesar Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang/pekerja," terangnya.
Dalam kegiatan padat karya Program BSPS, teknis pembayaran upah tukang dilakukan ketika progres pekerjaan rumah telah mencapai 30 persen dengan metode pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak Bank penyalur kepada penerima bantuan yang kemudian diserahkan ke tukang yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa, Korfas, dan Fasilitator.
Sebagai informasi, pada Program BSPS seperti peningkatan kualitas rumah difokuskan pada penguatan konstruksi bangunan. Tujuannya untuk memenuhi standar kesehatan penghuni seperti pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang.
Adapun kegiatan Padat Karya Tunai BSPS bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada dalam ruang lingkup desa/kelurahan yang menerima bantuan, terutama di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia.
Baca juga: Jelang normal baru, Kementerian PUPR bedah 3.000 rumah di Bali
Baca juga: Kementerian PUPR: Program bedah rumah di Lampung capai 30 persen
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
