"Pandemi COVID-19 mengancam kesehatan dan memukul daya tahan ekonomi secara global. Pada situasi ini Presiden Joko Widodo dengan kepemimpinan demokratis, bekerja keras membangun sistem responsif terhadap pandemi demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Fadjroel mengatakan sistem responsif yang dibangun, mampu menciptakan keamanan secara komprehensif baik kesehatan dan perekonomian rakyat, serta keberlanjutan hidup bangsa.
Sistem responsif pandemi tersebut, katanya, salah satunya adalah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Presiden membentuk sistem pengorganisasian Gugus Tugas COVID-19 yang melibatkan BNPB, seluruh kementerian/lembaga, POLRI, TNI dan pemerintahan daerah," jelasnya.
Baca juga: Presiden perkuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Dia mengatakan hasil survei lembaga Indikator beberapa waktu lalu yang memperlihatkan 67,3 persen masyarakat sangat puas terhadap kinerja Gugus Tugas COVID-19, menunjukkan bahwa sistem responsif pandemi yang dibangun Presiden Joko Widodo benar-benar bekerja dalam menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial dan ekonomi secara terukur.
Kepemimpinan politik demokratis Presiden Joko Widodo mengorganisasi lembaga-lembaga negara termasuk Kepolisian dan TNI dalam sistem responsif pandemi juga terlihat dari tingkat kepercayaan mayoritas masyarakat.
Sebesar 85,7 persen responden merasa yakin bahwa polisi dapat menjaga keamanan selama masa pandemi dan 88,9 persen responden merasa yakin TNI dapat menjaga keamanan selama masa pandemi.
Fadjroel mengatakan pada situasi pandemi yang berat ini, mayoritas masyarakat percaya kepada Pemerintah Pusat. Orkestrasi presiden terhadap lembaga kepemerintahan dalam menjalankan sistem responsif bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Hal ini juga terlihat dari survei Indikator yang menunjukkan 47,6 persen cukup puas dan 8,8 persen sangat puas terhadap Pemerintah Pusat atau rata-rata mencapai 56,4 persen," jelasnya.
Baca juga: Presiden dorong sikap sukarela-partisipatif dalam tangani COVID-19
Fadjroel menyampaikan Presiden Joko Widodo sangat menghargai 66,5 persen kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Kepercayaan ini menjadi modal bagi Presiden untuk terus bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan COVID-19 untuk memasuki kenormalan baru.
Presiden menurutnya, juga sangat berterimakasih, model pentahelix solidaritas sosial/modal sosial yang berwujud gotong-royong kemanusiaan antara pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, dunia usaha/UMKM, media, dan masyarakat berhasil dalam memutus dan mengendalikan penyebaran COVID-19.
Adapun catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden, seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat.
Kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, secara efektif dan efisien.
"Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan. Kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik," ujarnya.
Dia menekankan Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum sebab tugas konstitusional Presiden Joko Widodo adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Baca juga: Tim reaksi cepat COVID-19 berjaga di 135 pintu masuk RI
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
