Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp677,2 triliun akan mampu menahan laju perlambatan ekonomi akibat wabah COVID-19.Kalau tanpa stimulus ya lebih buruk lagi. Jadi stimulus itu bukan untuk membuat perekonomian kembali membaik atau berbalik normal positif tumbuh 5 persen
“Stimulus itu memang bukan untuk membuat perekonomian kita ke atas tapi untuk menahan laju perlambatan ekonomi,” katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Piter menegaskan perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari selama masih ada wabah COVID-19 sehingga stimulus merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menahan agar perekonomian tidak terkontraksi lebih dalam.
“Kalau tanpa stimulus ya lebih buruk lagi. Jadi stimulus itu bukan untuk membuat perekonomian kembali membaik atau berbalik normal positif tumbuh 5 persen,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah upayakan pertumbuhan ekonomi akhir 2020 di atas nol persen
Ia mengatakan dalam biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp677,2 triliun terdapat dana untuk perlindungan sosial Rp203,9 triliun yang sebenarnya bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan daya belinya dan bukan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
“Agar mereka masih bisa konsumsi dengan standar yang layak karena penurunan konsumsi tidak bisa kita hindari. Bantuan itu bukan untuk beli mobil, tapi untuk beli sembako jadi pasti ada penurunan,” katanya.
Piter mencontohkan seseorang dengan gaji Rp5 juta per bulan lalu terkena PHK, maka dia akan menurunkan standar maupun tingkat konsumsinya meskipun pemerintah memberikan BLT Rp600 ribu per bulan.
“Bantuan itu bukan untuk menggantikan pendapatan yang hilang, jadi penurunan konsumsi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Baca juga: Kemenperin susun kriteria usaha penerima stimulus pemulihan ekonomi
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad yang mengatakan bahwa stimulus merupakan upaya untuk menahan perekonomian agar tak terkontraksi terlalu dalam.
Tauhid mencontohkan untuk biaya perlindungan sosial Rp203,9 triliun masih belum mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena nilainya sangat kecil.
“Tidak cukup karena konsumsi menyumbang 58 persen GDP artinya secara setahunan katakan lah Rp8 ribu triliun sampai Rp9 ribu triliun. Kecuali stimulusnya Rp400 triliun akan lumayan menggerakkan ekonomi,” jelasnya kepada Antara.
Baca juga: Cadangan devisa Indonesia meningkat pada Mei, jadi 130,5 miliar dolar
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
