• Beranda
  • Berita
  • Menteri PUPR: Optimalisasi 165.000 hektare lahan di Kalteng mulai 2020

Menteri PUPR: Optimalisasi 165.000 hektare lahan di Kalteng mulai 2020

10 Juni 2020 11:22 WIB
Menteri PUPR: Optimalisasi 165.000 hektare lahan di Kalteng mulai 2020
Rehabilitasi lahan di Rawa Belanti, Kalimantan Tengah oleh Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR

Lahan ini akan mulai kami kerjakan pada 2020 ini sampai 2022. Targetnya pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan optimalisasi 165 ribu hektare lahan di Kalimantan Tengah dimulai pada 2020 hingga 2022 dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Menteri Basuki mengatakan bahwa terdapat lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut pada lahan eks-pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalteng.

"Lahan ini akan mulai kami kerjakan pada 2020 ini sampai 2022. Targetnya pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya," ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kementan sebut pemanfaatan lahan rawa di Kalteng butuh Rp2,55 triliun

Menurut Menteri Basuki, itu adalah program prioritas kedua setelah pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo ,dan Manado-Likupang.

Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.

Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.

Baca juga: Balitbangtan lakukan pemutakhiran peta lahan gambut

Menteri PUPR mengatakan bahwa pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Sementara itu Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar dua ton.

Dari 165 ribu hektare lahan tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahun. Sementara itu 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pangan harus kita sendiri yang sediakan

Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

“Setiap tahun kami tangani rehab irigasi di kawasan Eks-PLG ini,” kata Menteri Basuki.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 - 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare, pada 2021 seluas 33.335 hektare, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare senilai Rp497,2 miliar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020