"Berbagai regulasi telah dibuat dan disusun agar bisa dipahami. Mohon maaf teman-teman semua, regulasi kami ini termasuk yang terbaik dan menjadi rujukan serta contoh dari daerah-daerah lain," kata Ariza dalam diskusi jarak jauh dengan wartawan Balai Kota Jakarta bertema "Optimalisasi Layanan Publik saat Transisi" di Jakarta, Rabu.
Dengan menjadi acuan, Ariza menyebutkan bahwa daerah lain sudah banyak yang menunggu peraturan yang akan dibuat DKI Jakarta dan mereka senang mengikuti.
"Di sisi lain, Pak Gubernur (Anies Baswedan) inginnya cepat selesai (wabah COVID-19)," ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Menurut dia, DKI membuat regulasi penanganan dan pencegahan COVID-19 secara komprehensif dengan melibatkan daerah lain. Salah satunya adalah pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta yang wajib dimiliki warga Jakarta dan Bodetabek yang ingin keluar-masuk Jakarta.
Baca juga: Tempat wisata di Jakarta dibuka bertahap mulai 13 Juni 2020
Baca juga: Dinsos tunggu pendataan 66 RW zona merah untuk salurkan bansos
"Kami dalam membuat berbagai regulasi, selalu kami hadirkan para ahli dan pakar (di bidang epidemiologi), bahkan berdiskusi dengan pemerintah pusat melalui Pak Doni Monardo (Kepala BNPB)," katanya.
Dengan koordinasi yang baik itulah, kata dia,
DKI mampu menerbitkan regulasi secara komprehensif dan holistik untuk mencegah penularan COVID-19 di ibu kota. Untuk memaksimalkan pengawasan warga yang keluar-masuk Jakarta, DKI menyiagakan ribuan petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Di 'check point' juga kami hadirkan aparat yang disiplin, berintegritas dan tegas," tuturnya.
Dalam kesempatan diskusi virtual tersebut Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo, General Manager UID PLN Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho juga memberikan pandangannya untuk optimalisasi layanan publik di Jakarta.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
