Empat program prioritas Kementerian PUPR saat pandemi COVID-19

11 Juni 2020 17:18 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi proyek pembangunan Kampus Politeknik PU di Semarang, Kamis (11/6/2020). (ANTARA/Wisnu Adhi)

Itu program-program prioritas kami selain pembangunan-pembangunan lainnya, jadi tidak ada pembangunan yang dibatalkan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memrioritaskan empat program pembangunan sebagai bagian "refocusing" anggaran selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Prioritasnya adalah mengatasi pandemi, makanya dipotong Rp44 triliun, kami di PU ini prioritasnya padat karya. Kami punya Rp11,6 triliun untuk padat karya, baik di irigasi, jalan, perumahan, air minum, dan sanitasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi proyek pembangunan Kampus Politeknik PU di Semarang, Kamis.

Menurut dia, program padat karya akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk sekitar 605.000 pekerja selama tiga bulan dan saat ini progresnya mencapai 15 persen.

Prioritas Kementerian PUPR berikutnya adalah pembangunan dan pengembangan lima destinasi wisata yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika(Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

"Itu tidak disentuh oleh penghematan, masih jalan terus karena antisipasinya setelah pandemi selesai yang lebih cepat 'rebound' itu pariwisata," ujarnya.

Prioritas ketiga, lanjut Menteri Basuki, menghentikan pekerjaan reguler yang menggunakan alat berat dan mengalihkannya ke padat karya.

"Pekerjaan pekerjaan reguler sebagian kita hentikan dulu, alat beratnya masuk padat karya lagi. Jadi seperti irigasi di rentang Indramayu itu juga tiga bulan ini saya minta alat beratnya dipinggirkan dulu selama 2-3 bulan ini, itu sekitar Rp600 miliar kita punya, menambah 78 ribu tenaga kerja," katanya.

Prioritas keempat Kementerian PUPR yakni pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dengan mengembangkan sawah sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan krisis pangan seperti yang disampaikan FAO.

"Itu program-program prioritas kami selain pembangunan-pembangunan lainnya, jadi tidak ada pembangunan yang dibatalkan, yang ada ditunda, yang tadinya kontraknya satu tahun menjadi 'multiyears'," tegas Menteri Basuki.

Baca juga: Kementerian PUPR lancarkan sarana logistik, dukung penanganan COVID-19

Baca juga: PUPR masukkan bencana COVID-19 jadi indikator penyusunan program

Baca juga: PUPR ungkap Program Kotaku di 364 kelurahan dukung pencegahan Covid-19