"Setiap pemilihan direksi ada alasannya. Di masing-masing perusahaan ada ahlinya untuk industrinya. Ada ahli untuk keuangan, ada ahli untuk isu sosial. Ini yang kita coba 'balance'," ujar Menteri Erick di Jakarta, Jumat.
Dengan begitu, lanjut dia, setiap kendala yang ditemukan dalam aktivitas bisnis BUMN dapat diminimalisir.
"Misal isu di pertambangan, ada konflik tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada juga isu sosial dengan masyarakat. Ada figur yang ahli. SDA itu kekayaan negara, harus kita lindungi," ucapnya.
Erick menambahkan dalam pemilihan direksi, pihaknya juga berkonsultasi dengan kementerian terkait yang membidangi sektor bisnis BUMN.
Misalnya, ia menjelaskan, dalam menentukan direksi BUMN Karya dirinya berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono.
"Kita libatkan juga menteri terkait bantu saya cek kerjaannya, benar atau tidak. Di perbankan konsultasi dengan Menteri Keuangan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik, baik pihak swasta, desa hingga perguruan tinggi.
"Saya punya jaringan, saya juga dapat masukan-masukan yang lebih luas. Saya yakin pemilihan direksi BUMN diterima pasar," katanya.
Di Kementerian BUMN, Erick juga menunjuk beberapa figur dari berbagai disiplin ilmu agar setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.
"Di Kementerian BUMN, 'background' saya entrepurenuer, dua Wakil Menteri saya dari perbankan. Deputi saya ada background hukum, keuangan, dan human capital dari BUMN," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari untuk memperbesar porsi "talent pool" sumber daya manusia di BUMN.
"Selama ini 'talent pool' hanya 10 persen untuk bisa rekrut dari luar. Saya ingin merubah menjadi 30 persen dari luar. Supaya seru, ada persaingan sehat," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
