Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam memperkirakan kondisi perekonomian nasional bakal pulih signifikan bila krisis kesehatan dampak pandemi telah teratasi.Kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan
"Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa pemulihan ekonomi nasional dapat efektif dan signifikan berhasil ketika penanganan krisis kesehatan telah dilalui," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Baca juga: BI : Surplus dagang periode Mei perkuat ketahanan ekonomi nasional
Ecky mengingatkan di bidang ekonomi, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan jumlah pengangguran, serta meningkatnya jumlah rakyat miskin.
Secara umum, Anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan, Fraksi PKS memandang bahwa dalam kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan.
Hal itu, ujar dia, sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1.
Ecky juga mengingatkan pemerintah untuk fokus kepada kekuatan ekonomi domestik karena ekonomi global yang belum pulih dari dampak COVID-19.
"Namun demikian, tidak berarti pemerintah tidak dapat memanfaatkan situasi ekonomi global yang dalam masa pemulihan. Dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi domestik, pemerintah sudah seharusnya melindungi daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan berbagai harga barang-barang yang diaturnya," ucapnya
Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan mengelola konsumsi rumah tangga semakin sulit ke depan antara lain karena pelemahan daya beli melanda seluruh lapisan kelompok rumah tangga.
Ia menyoroti bahwa dalam masyarakat kelompok rumah tangga pendapatan terendah, ekonominya lumpuh karena sebagian besar bergantung pada pendapatan harian, serta rata-rata masyarakat tersebut bekerja di sektor informal.
"Kelompok masyarakat tersebut akan sulit bangkit untuk memulai usaha, karena tidak tersedianya modal. Fraksi PKS mendesak agar muncul kebijakan jaring pengaman untuk menjangkau dan memberi harapan bagi pelaku usaha informal," tegas Ecky.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah COVID-19 melalui biaya mencapai Rp677,2 triliun harus dilakukan secara cepat dan tepat agar mencegah potensi terjadinya moral hazard.
Ia menyatakan pemerintah saat ini memiliki dua tantangan yang besar dalam menggunakan anggaran senilai Rp677,2 triliun tersebut yakni dari sisi penyaluran dan penargetan terhadap sektor terdampak.
"Langkah-langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua yaitu dari sisi delivery dan targeting," katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara daring di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Ia menyatakan saat ini pemerintah sedang sangat diuji melalui kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah COVID-19 yang akan selalu dinamis.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan meskipun upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara cepat dan tepat namun pelaksanaannya tetap harus mengedepankan tata kelola yang baik serta akuntabel.
Baca juga: Sri Mulyani tekankan pemulihan ekonomi dilakukan cepat dan tepat
Baca juga: Menko Airlangga nilai ekonomi RI lebih baik dibanding negara lain
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
