• Beranda
  • Berita
  • Tim Ahli Wapres dukung Food Estate Pertanian di Kalteng

Tim Ahli Wapres dukung Food Estate Pertanian di Kalteng

16 Juni 2020 10:18 WIB
Tim Ahli Wapres dukung Food Estate Pertanian di Kalteng
Pemerintah berencana menciptakan food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai daerah lumbung pangan baru di Indonesia. (Kementerian ATR/BPN)
Jakarta (ANTARA) - Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Nurdin Tampubolon, mendukung pencanangan program food estate atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah.

"Program tersebut harus didukung oleh semua pihak karena memiliki masa depan pertanian yang jauh lebih baik. Dukungan ini misalnya didorong korporasi dan masyarakat sekitar Kalimantan Tengah, atau pihak terkait lainnya," ujarnya.

Program ini dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga mampu menambah kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor serta menumbuhkembangkan sektor pertanian secara merata.

Adapun untuk menyukseskan rencana ini, Nurdin berharap ada sinergi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga tujuan utama dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini nantinya bisa tercapai maksimal. 

"Semoga Pak Menteri dan semua jajarannya, dan sinergitas antara Kementerian Pertanian dengan institusi-institusi lainnya bisa berjalan. Termasuk akademisi, korporasi dan institusi yang bisa mendukung peningkatan produksi pangan Indonesia di mata asing yang berdaya saing internasional," katanya. 

Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai wilayah penerapan lmbung pangan food estate. Penerapan ini digarap di lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Rencananya area ini akan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Program itu menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Pengerjaannya berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2022. Targetnya, pada 2022 mendatang lahan seluas 165.000 hektar itu sudah optimal produksinya. Selain Kementerian Pertanian, program food estate juga akan digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2020