Mahfud MD dan Mendagri pantau perbatasan Indonesia-Timor Leste

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT, Kamis.

Di Pulau Timor tersebut, Mahfud MD yang didampingi Mendagri disambut hangat Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Belu Willybrodus Lay, S.H dan tokoh adat setempat.

Kehadiran Mahfud MD di kawasan perbatasan negara ini untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.

Baca juga: Jalan perbatasan negara butuh perhatian pemerintah

Mahfud, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan kesejahteraan masyarakat wilayah terdepan Indonesia menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Kawasan PLBN Motaain merupakan salah satu perbatasan yang masuk program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat.

Mahfud, yang juga sebagai Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah frontis.

"Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar," tegasnya.

Presiden Jokowi, sambung Mahfud, memilki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan.

Selain membangun dan mengenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, kata Mahfud, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Tokoh Perbatasan dukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan

"Salah satu arti penting kita bertemu disini, adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta membangun ekonomi kawasan perbatasan," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Presiden Joko Widodo sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste.

"Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara," ujar Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.

Pos lintas batas negara, lanjut Tito, tidak hanya sekedar pos perlintasan, tapi menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi.

Di kawasan ini, sesuai intruksi presiden, telah dibangun layanan lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan dan lain-lain.

Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Bappenas, PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo dan perwakilan dari Kemenhub.

Baca juga: Devisa perdagangan RI-PNG lewat perbatasan Skow capai Rp19, 2 miliar
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020