Kementerian Sosial masih menunggu data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak COVID-19 yang diusulkan oleh lintas kementerian.Sekarang datanya hampir sembilan juta, tinggal menunggu data dari lintas kementerian
"Sekarang datanya hampir sembilan juta, tinggal menunggu data dari lintas kementerian," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Kemensos optimistis realisasi BST tahap ketiga rampung akhir Juni
Kemensos masih memiliki kuota sekitar 600 ribu dari sembilan juta penerima BST yang dapat diisi dari usulan lintas kementerian.
Lintas kementerian yang dimaksud yaitu Kementerian Pertanian yang dapat mengusulkan data-data petani miskin untuk mendapatkan bansos. Kementerian Agama bisa mengusulkan data guru-guru agama yang butuh bansos.
Baca juga: 5.868 penerima BST di wilayah terpencil Sulsel jadi target PT Pos
Begitu juga data yang ditunggu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk para atlet, Kementerian Pariwisata bagi pelaku pariwisata yang terdampak COVID-19, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan miskin.
"Kita tetap mengakomodir data yang diusulkan tapi harus hati-hati agar tidak menerima bantuan ganda karena kami perkirakan masyarakat yang sudah menerima BST, Program Sembako dan Program Keluarga Harapan sudah banyak sekali," katanya.
Baca juga: Staf Ahli Mensos tinjau penyaluran BST Tahap II di Sleman
Dia menjelaskan untuk Program Sembako atau sebelumnya dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah menjangkau 20 juta keluarga sementara PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, khusus untuk bansos COVID-19, Pemerintah menyalurkan BST kepada sembilan juta keluarga di luar Jabodetabek dan bansos sembako bagi 1,3 keluarga di DKI Jakarta serta 600 ribu keluarga di Bodetabek.
Dia mengatakan khusus untuk BST dan bansos sembako, diperuntukkan bagi keluarga yang belum menerima PKH atau BPNT.
Baca juga: Kemensos nyatakan sudah 22 persen KPM di Kota Bandung terima BST
Dia memastikan data yang masuk dari lintas kementerian akan di "cleansing" di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos untuk memastikan nama yang diusulkan belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT dan bantuan lainnya dari kementerian terkait maupun dari pemerintah daerah.
Namun Kemensos juga mengantisipasi jika data lintas kementerian tidak memenuhi kuota yang disiapkan, akan dimasukkan usulan dari daerah yang datanya sudah siap, kata Asep Sasa.
Pemerintah memberikan BST kepada sembilan juta keluarga terdampak COVID-19 senilai Rp600 ribu selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2020. BST akan berlanjut hingga Desember mendatang namun nilai bantuan berkurang menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan.
Baca juga: Kemensos pastikan data penerima BST tahap dua semakin baik
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
