Dirjen: Pilkada 2020 bangkitkan optimisme masyarakat pada normal baru

20 Juni 2020 21:01 WIB

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Plt Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar saat menjadi pembicara diskusi daring yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06/2020). (ANTARA/ HO-Puspen Kemendagri)

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Plt Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada tahun 2020 untuk membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat pada masa normal baru.

"Kami hendak menjadikan Pilkada serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi," ujar Bahtiar dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pria yang juga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mampu membuat masyarakat bergerak bersama menghadapi normal baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Stafsus: Pilkada 9 Desember 2020 opsi optimistis KPU, Mendagri, DPR

Menurut Bahtiar, masyarakat harus bergerak kembali pada masa normal baru dengan dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

Ia mengatakan bahwa Pilkada serentak yang tahapan pencoblosan dilakukan pada 9 Desember 2020 itu tidak dipandang sekadar memilih pemimpin saja.

Selain itu, kebijakan melanjutkan tahapan Pilkada tahun 2020 juga bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri.

Bahtiar mengatakan Pilkada serentak 2020 adalah bagian dari tatanan kenormalan baru kehidupan berdemokrasi serta bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.

Baca juga: Mendagri ingatkan tak boleh ada kampanye akbar jelang pilkada serentak

"Dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi diharapkan pemimpin yang lahir pada keadaan krisis itu luar biasa," katanya.

Bahtiar mengatakan bahwa pemimpin yang banyak galau dan suka terbawa perasaan (baper) justru tidak cocok memimpin pada saat krisis.

"Pada saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.

Baca juga: Pengamat: Keputusan pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020 amanah UU

"Oleh karena itu, 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 nanti bisa memilih pemimpin terbaik, yang kritis serta mampu memimpin dalam kondisi krisis," katanya.