Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merinci program itu antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.
"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16,82 triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Johnny, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa.
Johnny menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.
"Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.
"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp2,33 triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," ujar Johnny.
Baca juga: Kominfo telusuri dugaan peretasan data COVID-19
Baca juga: Kominfo pastikan data aplikasi PeduliLindungi tidak bocor
Percepat Digitalisasi Nasional
Menteri Johnny menjelaskan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional, di mana dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G.
"Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100 persen 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," ujar Menkominfo.
Menteri Kominfo menyatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan 2022 oleh BAKTI. "Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler," ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom," ujar Johnny.
Baca juga: BIN: Pembangunan di Papua "on the track"
Baca juga: Kominfo: penggunaan aplikasi telekonferensi naik lebih 400 persen
Pengguna PeduliLindungi
Menteri Johnny mengatakan pengguna PeduliLindungi, aplikasi yang digunakan untuk pencegahan sekaligus alert-system guna menghentikan penyebaran COVID-19, memiliki penetrasi adopsi sebesar 5 persen.
"Total pengguna Aplikasi PeduliLindungi adalah 4.025.861 jiwa atau sekitar 5 persen dari total pengguna smartphone Indonesia. Target pengguna adalah 25 persen dari total pengguna smartphone di Indonesia, yakni sebanyak 78 juta pengguna," jelasnya.
Johnny menjelaskan saat ini rating aplikasi PeduliLindungi adalah 4.4 baik yang termasuk dalam kategori disukai oleh pengguna. "Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang memiliki aplikasi sejenis dengan teknologi serupa, aplikasi PeduliLindungi memiliki rating yang cukup baik dan disukai oleh user," paparnya.
Selain aplikasi PeduliLindungi, bersama pemangku kepentingan, Kementerian Kominfo memberikan layanan diseminasi informasi COVID-19 melalui chatbot berbasis WhatsApp melalui nomor 0813-3339-9000. Saat ini total pengguna Chatbot WA sebanyak 2.644.163 pengguna.
Bersama Kementeran BUMN, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian BUMN memfasilitasi sms blast harian oleh operator seluler untuk diseminasi informasi terkait COVID-19. Total SMS terkirim sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak 2,052 miliar SMS.
Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Kementerian Kominfo melakukan edukasi terhadap masyarakat. Menteri Kominfo menilai sosialiasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mencegah peredaran informasi tidak benar yang mudah memecah belah bangsa.
"Sosialisasi akan dilakukan dengan berbagai bentuk dan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat, baik melalui forum tatap muka hingga diseminasi informasi konten di media sosial," ujar Johnny.
"Tujuan sosialiasi untuk menjaga kualitas demokrasi yang substansial; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 hingga 77,5 persen dan mewujudkan pilkada yang sukses dan aman dari Covid-19," dia menambahkan.
Baca juga: Pusat Data Nasional direncanakan rampung 2023
Baca juga: Pemerintah lakukan audit forensik soal kebocoran data platform
Baca juga: Pemerintah lakukan audit forensik soal kebocoran data platform
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2020
