"Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Doni Monardo: BNPB tidak miliki pakar epidemiologi
Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.
Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.
"Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah," tuturnya.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
"Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala," katanya.
Baca juga: Gugus Tugas: Protokol kesehatan selama pandemi harga mati
Baca juga: Gugus Tugas ingatkan protokol kesehatan bagi pengelola fasilitas umum
Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.
"Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah," tuturnya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
