"Kami masih dalam tahap perencanaan, yang mana kami masih sedang berfokus pada desain dasar ibu kota baru dan penyusunan undang-undang atau payung hukumnya bersama DPR RI. Kami berharap pada tahun depan, kami bisa beralih ke tahap konstruksi terkait proyek ibu kota baru," ujar Basuki dalam pertemuan daring Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa.
Menteri PUPR mengatakan bahwa hal tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam forum bisnis.
"Mengingat pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, bermitra dengan sektor swasta dari negara lain akan menjadi suatu hal yang penting," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia diproyeksikan untuk menjadi sebuah ibu kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi kota pintar atau smart city.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru (IKN) pada tahun ini selama pandemi COVID-2019.
Menurut Menteri PUPR, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.
Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak terkait ibu kota negara yang baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan COVID-19 sehingga belum ada evaluasi lanjutan mengenai kelanjutan pembangunan IKN.
Luhut mengungkapkan hingga saat ini proyek ibu kota baru belum mengalami progres yang luar biasa. Ia bahkan menyebut progresnya jalan di tempat. Presiden Jokowi pun disebutnya belum melakukan evaluasi lanjutan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
