Semua pihak harus mempertahankan keselamatan keutuhan, kepribadian, dan jati diri bangsa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membicarakan kondisi bangsa Indonesia akibat pandemi COVID-19.
"Kami berbincang-bincang tentang berbagai hal dari apa yang terjadi di dunia hari ini dan dampaknya terhadap Indonesia pada masa pandemi," kata AHY di Jakarta, Kamis.
Partai Demokrat, kata dia, melihat berbagai tantangan ke depannya tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu solusi untuk mengatasinya dengan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.
Baca juga: AHY kembali bagikan ribuan paket sembako bantuan Demokrat
"Kerja sama, kolaborasi semacam ini. Mudah-mudahan antara partai politik, civil society seperti NU yang terbesar saat ini juga dengan elemen bangsa lainnya kita bisa menjaga Indonesia kita, dan ini yang kita harapkan ke depan," katanya.
Sebenarnya kegiatan silaturahmi tersebut, kata AHY, sudah direncanakan sejak lama. Namun, belum sempat diwujudkan.
AHY mengajak Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen Zulfikar Hamonangan, serta Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh bersilaturahmi ke PBNU.
Mereka disambut oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua PBNU Bidang Hukum Perundang-undangan Robikin Emhas, Wakil Sekretaris Jenderal Isfah Abidal Aziz, dan Sekretaris Lembaga Perekonomian NU Arif Marbun.
AHY sampai di Kantor PBNU sekitar pukul 15.00 WIB. Silaturahmi bersama unsur pimpinan Nahdlatul Ulama itu berlangsung tertutup sekitar satu setengah jam.
Sementara itu, Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyebutkan beberapa hal yang dibincangkan bersama AHY, yakni seputar tema umum tentang kepentingan bangsa dari sisi sosial, pendidikan, kebangsaan, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang.
Baca juga: AHY minta pengurus Demokrat identifikasi masyarakat terdampak COVID-19
Hal itu, menurut dia, terutama tentang radikalisme, baik dari sisi kanan maupun kiri, semua pihak harus mempertahankan keselamatan keutuhan, kepribadian, dan jati diri bangsa.
"Ini kewajiban bersama tidak bisa hanya satu pihak, tetapi bersama-sama, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kekuatan civil society, yang harus menjaga keutuhan keselamatan bangsa ini," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
