"Saatnya pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu membuka dengan jelas rencana penyelenggaraan pilkada. Ini rencana kita, dukungan anggarannya, ini langkah preventif, ini cara menekan penyebaran COVID-19, manajemen risiko," kata Ichal Supriadi dalam diskusi KIPP di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Mendagri: Ide penanganan COVID-19 bisa jadi isu kontestan Pilkada 2020
Menurut dia, saat ini bukan lagi berada pada ranah debat aman atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dari pandemi, tapi bagaimana cara mengurangi risiko penularan COVID-19.
Dia menyebut beberapa spekulasi kalau tidak ada perubahan signifikan terhadap COVID-19, seperti anggaran tidak tersedia dengan baik dan tepat waktu, manajemen risiko masih minim, dan tidak adanya gambaran jelas dari pemerintah dan KPU, maka akan membuat pilkada tidak berjalan dengan aman, sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang besar.
Baca juga: Pilkada 2020, BW: waspadai politisasi bansos COVID-19 oleh petahana
"Pilihannya mudah diduga (kalau penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara matang), berkurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih, minimnya komitmen penyelenggara pemilu," katanya.
Hal yang lebih berbahaya lagi, yakni membuka ruang bagi petahana melenggang dengan bebas dengan memanfaatkan celah-celah minimnya komitmen penyelenggara, sehingga pilkada akan menjadi potensi klaster-klaster baru COVID-19.
Namun, kata Ichal, juga perlu juga diakui, meskipun pemerintah dan penyelenggara pemilu menyiapkan pilkada dengan sempurna, tetap saja akan terjadi perubahan besar yang terjadi di Pilkada 2020.
"Dan kita harus siap untuk itu," ujarnya.
Baca juga: DPR desak pemerintah segera realisasikan dana tambahan Pilkada
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
