"Para pemimpin negara dan anggota parlemen sedunia harus bersatu untuk mencegah aneksasi dan melindungi prospek solusi dua negara (two state solution) dan resolusi yang terbaik untuk mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina, sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka dengan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional (Special International Regime), dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (separated body)," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Komisi I DPR tolak aneksasi Israel di Tepi Barat
Komisi I DPR juga menentang dan menolak secara keras upaya aneksasi Tepi Barat yang merupakan bentuk legalisasi penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Dirinya berpandangan perampasan Tepi Barat akan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Palestina terhadap masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak.
"Pernyataan ini disepakati oleh seluruh Poksi (kelompok fraksi) di Komisi I DPR," kata Meutya.
Komisi I DPR RI memandang aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah cita-cita penjajah Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina.
"Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Yerusalem) yang kini diklaim sebagai ibu kota Israel," kata Meutya.
Baca juga: GKSB DPR: RI bisa jadi katalisator konflik Palestina-Israel
Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, akan tetapi semakin mempersulit penyelesaian konflik Palestina-Israel dan memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak pada situasi global.
"Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi Israel atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel," tuturnya.
Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI juga mendesak PBB, organisasi dan komunitas internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan (humanitarian action) untuk perlindungan warga sipil Palestina yang menjadi korban memburuknya situasi kemanusiaan termasuk korban penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan oleh otoritas Israel.
Sikap resmi Komisi I tersebut, tambah dia, akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenlu RI serta duta besar negara-negara sahabat agar diketahui bersama.
Baca juga: Indonesia inisiasi pertemuan DK PBB membahas isu aneksasi Palestina
Baca juga: Dubes Palestina: Israel incar tanah subur Tepi Barat lewat aneksasi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
