PT Wijaya Karya Tbk (Wika) menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp59,93 miliar untuk pembebasan lahan proyek jalan tol Serang-Panimbang dengan total panjang 83,68 kilometer.Masih terdapat kekurangan pengembalian dana sebesar Rp59,93 miliar
"Masih terdapat kekurangan pengembalian dana sebesar Rp59,93 miliar," ujar Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu.
Ia memaparkan total dana talangan pembebasan tanah untuk proyek jalan tol itu mencapai sebesar Rp1,27 triliun. Pada 2018, pemerintah telah melakukan pembayaran Rp233,35 miliar. Kemudian pada 2019 sebesar Rp802,89 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp174,69 miliar.
"Jadi tersisa Rp59,93 miliar yang masih dalam tahap verifikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ucapnya.
Ia juga merinci dari jumlah utang pemerintah itu, sebesar Rp42,19 miliar masih dalam proses verifikasi BPKP, sebesar Rp14,42 miliar sedang dalam proses pengajuan verifikasi BPKP, dan dan sebesar Rp3,30 miliar sedang rekonsiliasi dana talangan.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menyampaikan bahwa pencairan dana proyek jalan tol itu terdapat biaya dana (cost of fund), terdapat selisih sisa bunga mencapai sebesar Rp55 miliar sehingga mempengaruhi belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan.
"Sehingga usulan kami untuk mempercepat diterbitkannya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk menjadi dasar pengakuan penambahan biaya investasi," katanya.
Tercatat, hingga April 2020 kontrak baru Wika sebesar Rp2,83 triliun yang sebagian besarnya disumbangkan oleh sektor industri dan disusul dengan infrastruktur dan bangunan, properti, dan didukung pula oleh sektor energi dan kawasan industri.
Sementara itu dari segi kepemilikan, mayoritas dari kontrak baru itu berasal dari swasta, disusul dengan pemerintah dan sebagian lagi merupakan buah dari sinergi BUMN.
"Dengan kontrak baru tersebut, Wika kini telah memiliki kontrak sebesar Rp80,68 triliun. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh publik dengan strategi yang tepat," kata Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya.
Baca juga: Di RDP DPR, Dirut Hutama Karya curhat utang pemerintah belum cair
Baca juga: Utang Rp2,61 triliun, Bulog minta pemerintah lakukan pelunasan
Baca juga: Pupuk Indonesia catat pemerintah utang subsidi Rp17,1 triliun
Baca juga: Pemerintah pastikan pengendalian risiko utang tidak ganggu APBN
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
