Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (INSA) meminta Kementerian Perdagangan untuk menyeleksi barang yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada Antara di Jakarta, Jumat mengatakan kapal-kapal tol laut tidak hanya mengangkut bahan-bahan pokok, tetapi juga barang komersial, seperti keramik, sepeda bahkan mobil.
“Pejabat-pejabat daerah itu kadang meminta supaya angkutannya bukan hanya barang pokok saja, kalau barang seperti semen masih bisa diterima, dibantu subsidi pemerintah. Tapi, seperti keramik, sepeda, menurut saya kalau semuanya masuk tol laut, kapal-kapal komersial yang kecil-kecil ini enggak ada kerjaannya, harus dibatasi,” katanya.
Baca juga: Insa: Tekan disparitas harga di tol laut bukan tugas satu kementerian
Untuk itu, menurut dia, Kemendag perlu membatasi barang-barang apa saja yang seharusnya diangkut kapal tol laut dan barang-barang yang masih bisa diangkut oleh kapal komersial agar keberadaannya tidak tergerus, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini.
“Kemendag perlu membatasi barang-barang apa saja bisa diangkut tol laut dan barang-barang apa yang tetep diangkut kapal-kapal komersial,” katanya.
Carmelita tidak memungkiri bahwa barang-barang nonsembako juga dbutuhkan di wilayah Timur, namun keberlangsungan kapal-kapal kecil juga patut diperhatikan.
“Banyak di daerah kapal-kapal swasta kecil, ‘kan juga harus dipikirkan. Kita menyampaikan bahwa ini artinya di Kementerian Perdagangan menyoroti juga paling tidak berkoordinasi Kementerian Perhubungan barang-barang yang seyogyanya diangkut,” ujarnya.
Baca juga: Untuk bangkit, sektor pelayaran harapkan stimulus moneter
Terkait dipasritas harga, menurut dia, peran perusahaan BUMN juga penting, misalnya semen di mana keuntungan penjualan di wilayah Barat bisa disubsidi untuk harga di wilayah Timur.
“Semen kita kasih contoh harga mahal, bagaimana bisa jadi satu harga, subsidi juga semen Indonesia yang untungnya di wilayah Barat itu disubsidi sedikit semen-semen untuk di wilayah Timur. Kenapa Pertamina bisa memberikan satu harga, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Tentu kita lebih bagus kalau pabrik-pabrik terbangun di daerah sana, tapi saat ini situasi seperti ini masih jauh, apalagi mendapat investor,” katanya.
Selain itu juga, ia menambahkan, perlu dilakukan optimalisasi peran program Rumah Kita agar muatan balik kapal tol laut bisa memenuhi tingkat keterisian maksimal.
“Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan,” katanya.
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengungkapkan program Tol Laut merupakan upaya untuk menurunkan biaya logistik yang saat ini masih di posisi 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dia menambahkan penurunan biaya logistik juga harus didukung dengan kawasan industri yang dukung dengan adanya pelabuhan di sekitar kawasan tersebut.
Sehingga, lanjut dia, ongkos transportasi dari kawasan industri ke pelabuhan tidak bisa ditekan, bahkan dihilangkan.
"Kalau di luar negeri kawasan industri pasti punya pelabuhan, kalau kita memang logistik darat masih menjadi pegangan paling besar. Artinya, pelan-pelan pemerintah harus menghitung dan mengubah supaya beban di jalan tidak terlalu berat dan biaya logistik benar-benar turun," katanya.(INF)
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
