"Bahwa ada hal-hal yang perlu kita tangani lebih frontal, masalah kemiskinan, masalah ketertinggalan infrastruktur dan masalah-masalah sebagai-sebagainya," kata Emil dalam diskusi webinar bertajuk, Polemik: Sains, COVID-19 dan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan dampak virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, mengakibatkan pola hidup social distancing atau menjaga jarak membawa pengaruh kepada social change atau perubahan sosial.
Baca juga: Relawan Gugus Tugas COVID-19 sosialisasi protokol jelang normal baru
Oleh karena itu, kebijakan tatanan normal baru sepatutnya tidak dilaksanakan dengan langkah seperti yang dilakukan sebelum ada COVID-19 dan tidak hanya mengedepankan pendekatan dari sisi kesehatan, tetapi juga mencakup semua sektor yang menopang kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, para ilmuwan, tidak hanya ilmuwan di bidang kesehatan, tetapi ilmuwan dari bidang-bidang lainnya, diajak untuk memahami bahwa pandemi COVID-19 bukan sekadar terkait masalah penyakit, masalah kesehatan, tetapi juga mencakup aspek lain yang membawa dampak sosial lebih besar.
Untuk itu, di dalam perkembangan penanganan ke depan, sangat penting untuk dipahami oleh semua ilmuwan bahwa persiapan normal baru tidak memerlukan cara-cara lama seperti 2019 atau dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, tetapi harus lebih frontal, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat.
"DPR harus paham bahwa masyarakat 2020 setelah COVID-19 tidak sama dengan kebutuhan masyarakat 2019. Karena itu bermacam-macam persiapan perundang-undangan. Kemarin itu Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), keliru kalau menganggap bahwa minerba meneruskan 2019. No, 2020 lain. Keliru kalau menganggap bahwa UU Cipta Kerja seperti cipta kerja meneruskan 2019. No, salah. Ada perbedaan, perubahan di dalam hal ini," katanya.
Baca juga: Ekonomi terbantu bila warga patuhi protokol kesehatan pada normal baru
Untuk itu, ia mengajak pemerintah untuk membuat langkah-langkah penyesuaian yang lebih efektif sesuai dengan kondisi yang ada setelah pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia.
"Maka timbul pertanyaan apakah Republik Indonesia memiliki sarana yang memadai untuk menampung perubahan ini? Bagaimana persediaan air di seluruh desa saat kebersihan tangan dianggap penting? Bagaimana dengan ketersediaan listrik untuk menghidupkan komunikasi? Bagaimana persiapan telekomunikasi digital agar digital learning bisa berjalan?," kata dia.
"COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan. Dia adalah masalah yang mempunyai dampak besar. Dia menghendaki pandangan pembangunan di mana listrik dan telekomunikasi menjadi dasar dari social infrastructure, landasan infrastruktur sosial. Tanpa air, tanpa listrik, tanpa telekomunikasi, masyarakat yang kita idam-idamkan selamat dari virus tidak bisa kita bangun," katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari solusi kebijakan yang lebih berani dan sesuai dengan dampak yang dialami masyarakat saat ini.
"Dengan demikian kita siap menghadapi virus itu secara frontal. Bukan hanya dari sudut kesehatan dengan dia punya obat-obatan, tapi juga mental kita siap menghadapi virus. Itu yang perlu kita tundukkan bersama," kata Emil Salim.
Baca juga: Kemendes PDTT terbitkan panduan protokol normal baru di desa
Baca juga: Wantimpres: Keliru kalau anggap COVID-19 biasa saja
Baca juga: Menhub usulkan syarat bepergian dengan SIKM dihapus
Pewarta: Katriana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
