Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19.Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming dalam diskusinya dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
"Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas insyallah kita bisa sinergi bersama," kata Maming dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, para pemangku kepentingan ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM diminta mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Sebaliknya, mereka harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.
"Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali. Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional," ucapnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan PHK, BNPB dan Hipmi akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.
"Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insya Allah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap," ujar Sari.
Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.
"Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana vs kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019," tuturnya.
Sari mengatakan Hipmi sendiri saat ini sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini.
"Internal kami sedang melakukan survei dan kajian tentang dampak PHK karena pandemi Covid-19. Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya," katanya.
Baca juga: Apindo sebut 30 juta pekerja properti terancam PHK akibat pandemi
Baca juga: Buruh ingin PHK dihentikan saat pandemi COVID-19
Baca juga: Anggota DPR ingin data PHK dampak COVID-19 akurat
Baca juga: Pemerintah perlu persiapkan strategi antisipasi PHK dampak pandemi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
