Koordinator Komisi E DPRD DKI ini juga menyebutkan bahwa DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan, meski sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi ataupun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Puluhan orang tua murid bersama anak-anaknya mendatangi Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta untuk berdiskusi terkait kekecewaannya mengenai seleksi pendaftaran PPDB Jakarta.
Baca juga: Pemprov DKI segera merevisi Juknis PPDB 2020/2021
Baca juga: Zita Anjani: PPDB zonasi sebaiknya diulang
Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI ini mendukung perjuangan para orang tua murid tersebut. Zita menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mengulang seleksi PPDB Jalur Zonasi yang dianggap diskriminatif karena mengutamakan usia dibandingkan prestasi dan zonasi.
"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang aja," kata Zita.
Zita menyebutkan, orang tua murid diharapkan untuk mendaftarkan dahulu anaknya untuk ke sekolah swasta. Jangan sampai kecewa dengan PPDB, anak tidak didaftarkan ke sekolah swasta yang akhirnya nanti putus sekolah.
"Sekarang ibu dan bapak daftarin aja dulu anaknya di sekolah swasta, kita akan perjuangan PPDB DKI ini. Jangan sampe anak-anak ga sekolah," katanya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
