"Saya safari ke daerah-daerah untuk memastikan kesiapan atau sebaliknya mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pilkada," kata Mendagri Tito di Kendari, Kamis.
Mendagri menyatakan tiga skenario waktu penyelenggaraan pilkada, yakni Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.
Baca juga: Mendagri: Penanganan COVID-19 bisa jadi materi sosialisasi pilkada
Pandemi virus Corona adalah krisis kesehatan yang melanda dunia yang belum dapat diproyeksi kapan waktu berakhirnya, sehingga Indonesia mengedukasi diri dengan konsep kehidupan baru atau new normal.
"Aktivitas produktif dalam implementasi normal baru harus tetap patuh protokol kesehatan, baik penggunaan masker, sering cuci tangan dan senantiasa menjaga jarak dalam interaksi satu sama lain," katanya.
Tito menambahkan KPU dan Bawaslu percaya diri menjalankan tanggungjawab menyelenggarakan pilkada, bilamana anggaran kebutuhan terpenuhi.
"Saya bahagia di Sultra karena dari 7 daerah yang akan pilkada sudah 5 daerah menyelesaikan transfer anggaran ke KPU dan Bawaslu," katanya.
Dua daerah otonom yang belum menuntaskan transfer anggaran adalah Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan.
Baca juga: Mendagri ajak "influencer" bantu tingkatkan partisipasi pemilih
"Mesti jelas alasannya sehingga belum menuntaskan anggaran pilkada. Kalau alasannya tidak mendasar patut dicurigai untuk diperiksa oleh penegak hukum kepolisian maupun kejaksaan, seperti Kabupaten Konawe Selatan," ujarnya.
Mendagri berada di Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kunjungan kerja rapat persiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan Penanganan COVID-19.
Tujuh daerah yang akan menghelat Pilkada adalah Kabupaten Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna, Wakatobi, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan.
Baca juga: Mendagri minta pemda segera cairkan anggaran Pilkada 2020
Pewarta: Sarjono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
