Depnakertrans: Kini Sudah Terbentuk 11.832 LK Bipartit

1 November 2009 22:06 WIB

Muhaimin Iskandar, Menakretrans (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Depnakertrans sepanjang 2009 telah membentuk lembaga kerja sama bipartit pada 11.832 perusahaan, 210 lembaga pada tingkat kabupaten/kota, 31 lembaga pada tingkat provinsi, serta Lembaga Bipartit Nasional.

Siaran pers Depnakertrans yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan di tingkat nasional, telah terbentuk pula Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha.

Depnakertrans mengharapkan lembaga kerja sama bipartit menjadi andalan bagi pengusaha dan serikat pekerja dalam menyelesaikan setiap masalah hubungan industrial.

Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka Forum Hubungan Industrial tahun 2009 di Yogyakarta, Minggu (1/11) mengatakan hubungan industrial yang baik akan menjadi kunci untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan harmonis antara pekerja maupun pemberi kerja (pengusaha).

Karena itu, pemerintah mendorong pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berisi peraturan dan kesepakatan hak dan kewajiban pekerja pengusaha. Data Depnakertrans menyebutkan di awal tahun 2009 telah disepakati 41.252 PP dan 10.501 PKB.

Keduanya, PP dan PKB dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hubungan industrial, seperti PHK massal, meredam gejolak demonstrasi serta memperlancar penyelesaian perselisihan.

Sebagaimana amanat UU, pemerintah mendorong agar setiap terjadi perselisihan maka hendaknya diselesaikan melalui jalur bipartit, yaitu perundingan langsung antara serikat pekerja dengan pengusaha.

Sementara, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan di Yogyakarta itu bertema "Penataan Sarana Hubungan Industrial untuk Mendukung Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Tenaga Kerja" dan dihadiri sekitar 250 orang peserta yang terdiri atas unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, organisasi pengusaha, lembaga peneliti hubungan industrial, akademisi dan unsur pemerintah pusat dan daerah.

Pada forum itu juga diadakan diskusi publik yang membahas berbagai permasalahan mengenai Penataan Sarana Hubungan Industrial dan SDM Pendukung Hubungan Industrial.

Sejumlah pembicara akan tampil, diantaranya, Myra M. Hanartani (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Depnakertrans) Azwar Lubis, DR. Sofyan Djalil, Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, Dr. Bambang Supriyanto, Dr. Adityawarman, Prof. Gunawan, Harris Santoso, Dr. H. Muhammad Sales, SH, MM.(*)