Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, memberikan respon tersebut karena hingga 10 Juli 2020 terdapat lebih dari 100 pemda dengan realisasi anggaran pilkada masih di bawah 50 persen dari anggaran yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Segera membelanjakan dana hibah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pilkada dan juga meningkatkan perhatian kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran Pilkada 2020 sesuai yang tercantum dalam NPHD," kata dia.
Selain anggaran yang sudah tercantum di NPHD, anggaran tambahan pilkada sebesar Rp5.6 triliun untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu syarat untuk memenuhi protokol COVID-19 didorong juga dapat segera dicairkan.
"Segera dicairkan dan disalurkan secara maksimal dan optimal di setiap daerah, guna memenuhi persiapan pilkada di tengah pandemik COVID-19 dapat berjalan secara baik dan matang," kata Bambang Soesatyo.
Kemudian, menurut dia pemerintah juga perlu memetakan daerah-daerah yang masih kesulitan dalam realisasi anggaran Pilkada 2020.
"Khususnya daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, agar dapat menjamin kualitas proses tahapan pilkada berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati," ucapnya.
Jika pelaksanaan pilkada yang disepakati pada 9 Desember 2020 ini persiapannya masih kurang atau belum maksimal, maka Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dapat mempertimbangkan kembali agar pelaksanaannya dimundurkan.
"Khususnya perihal anggaran yang masih menjadi kendala, dikarenakan pentingnya mengutamakan kualitas pilkada, juga menjaga kesehatan, keamanan seluruh penyelenggara pilkada dan juga masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Wakil ketua MPR syukuri pilkada serentak damai dan lancar
Baca juga: Wakil Ketua MPR harap wabah COVID-19 tak ganggu Pilkada 2020
Baca juga: MPR: Pastikan Pilkada lancar pasca-penambahan anggaran
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
