Aplikasi Monitoring Data Bantuan Sosial, disingkat Mata Bansos, yang dikembangkan Pemprov Riau dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) direncanakan akan diadopsi secara nasional untuk diterapkan di semua daerah untuk pengawasan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19.
“BPKP sangat senang dengan kemampuan aplikasi Mata Bansos karena memudahkan monitoring supaya penyaluran bantuan sosial tidak tumpang tindih penerimanya. Rencananya sudah ada tiga provinsi yang akan menggunakannya, salah satunya Yogyakarta,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Chairul Riski di Pekanbaru, Selasa.
Ia menjelaskan aplikasi Mata Bansos adalah hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dinas Sosial Riau dengan peran dan fungsinya masing-masing.
“Dinas Sosial berperan sebagai pemilik dan verifikator data bantuan sosial, Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai auditor data dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai pengembang aplikasi,” ujarnya.
Baca juga: BPKP-Pemprov Riau kolaborasi bangun aplikasi "Mata Bansos"
Baca juga: Pemprov Riau salurkan bansos tunai untuk 253.000 KK terdampak COVID-19
Aplikasi Mata Bansos dibuat dengan tujuan sebagai alat pemantauan bagi Pemerintah Provinsi Riau terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terkait bencana COVID-19. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan sebagai alat bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam kontrol sosial dan pengawalan penyaluran bantuan sosial tersebut.
Perwujudan dari keinginan tersebut Mata Bansos dikembangkan dengan mengusung tiga konsep yakni, Pemantauan di tingkat pengambil kebijakan, verifikasi penyaluran bansos oleh petugas lapangan, dan pengawasan oleh masyarakat umum.
Ia mengatakan pada pekan lalu Gubernur Riau Syamsuar sudah bertemu dengan perwakilan BPKP di Jakarta membahas masa depan aplikasi Mata Bansos. Menurut dia, BPKP terkesan dengan aplikasi tersebut karena memudahkan pengawasan lintas sektoral dengan menerapkan teknologi.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah memprakarsai pembuatan aplikasi monitoring Mata Bansos, dan terus hadir dalam melakukan pengawalan terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Riau.
"Kami berharap kerja sama yang sudah terjalin baik antara BPKP dengan pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk lebih dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian terkait dengan source code Aplikasi Monitoring Data Bantuan Sosial, semoga segera dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna lainnya," katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dadang Kurnia, memberikan apresiasi adanya aplikasi Mata Bansos yang dikembangkan di Riau. Ia mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, BPKP RI melakukan pengawasan dan pendampingan refokusing anggaran bantuan COVID-19
"Dari awal kami sudah sedikit khawatir dengan masalah data penerima bantuan. Tapi dengan adanya inovasi berupa aplikasi Monitoring Mata Bansos kami sangat terbantu," kata Dadang, dalam pernyataan pers saat pembahasan aplikasi Mata Bansos di Jakarta, Jumat (10/7).
"Kami berterima kasih kepada Pemrov Riau yang telah membantu membuat aplikasi ini dan menghibahkan kepada BPKP RI. Hasil inovasi ini akan kami kembangkan dan kami akan rekomendasikan ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia," kata Dadang.*
Pewarta: FB Anggoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
