Transportasi massal di Indonesia akan menuju era baru, dengan pelayanan yang lebih terpadu
BUMN dan BUMD Pemprov DKI Jakarta bersinergi mendirikan perusahaan patungan yang mengelola sistem pembayaran terpadu antarmoda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani perjanjian pemegang saham perusahaan patungan yang akan mengelola Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek.
Perusahaan patungan ini diberi nama PT JakLingko. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu.
PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di ibu kota. Kini, PT MITJ memperluas cakupannya dengan mengelola sistem pembayaran yang terpadu antar moda transportasi di Jabodetabek.
Di PT Jaklingko, PT MITJ memiliki saham sebesar 40 persen, sedangkan tiga BUMD DKI Jakarta, yakni PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya kerja sama sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi yang merupakan kelanjutan dari peresmian penataan stasiun terpadu di empat lokasi di DKI Jakarta yang dilakukan bulan lalu.
“Transportasi massal di Indonesia akan menuju era baru, dengan pelayanan yang lebih terpadu. Melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, diharapkan semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari menggunakan transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, BRT, dan ke depan bisa terintegrasi juga dengan angkutan lainnya seperti taksi, ojek online, dan Angkutan Sewa Khusus,” jelas Menhub.
Sebagaimana arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rapat Terbatas bulan Januari 2019, Jabodetabek harus memiliki transportasi massal yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang menimbulkan dampak kerugian baik dari aspek materil, Rp65 Triliun setiap tahunnya akibat kemacetan di Jabodetabek, maupun dari aspek lingkungan seperti polusi udara dan sebagainya.
“Apa yang dilaksanakan di Jabodetabek ini bisa menjadi contoh di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga pelayanan transportasi massal akan semakin meningkat dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar sebagaimana harapan dari Bapak Presiden dan tentunya harapan masyarakat,” tambah Menhub.
Saat ini di Indonesia telah mengoperasikan stasiun terpadu seperti Stasiun KA Bandara Kuala Namu Medan, Stasiun KA BIM, stasiun LRT Sumsel di Bandara SMB ll, Stasiun KA Bandara Soeta, dan terakhir stasiun KA Adi Soemarmo Solo. Ke depan stasiun integrasi semacam ini akan semakin diperbanyak dan ditingkatkan, termasuk menjajaki impelementasi sistem integrasi pembayaran.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo juga mengapresiasi berbagai pihak yang ikut terlibat dalam kolaborasi ini.
“Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD. Platform pertama kolaborasi adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ pada Januari lalu. Semangat kolaborasi ini semakin berkembang dengan bergabungnya PT Transjakarta dan PT Jakarta Propertindo dalam integrasi ini," kata Kartiko.
Setelah awal tahun 2020, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda) membuat usaha patungan, PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) untuk mengelola stasiun terpadu di ibu kota, kini keduanya memperluas cakupannya.
Ia menyatakan bahwa peran efisiensi transportasi publik ini sangat strategis dalam mendorong daya saing dan pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Negara.
“Ini bukti bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa wacana, tetapi perencana sekaligus pelaksana. Insya Allah, akhir tahun depan rencana integrasi ini telah terwujud dan masyarakat akan merasakan manfaatnya," tambah Kartiko.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan optimismenya akan terwujudnya transportasi umum yang tidak kalah dari kota besar lain di dunia.
“Tidak lama lagi integrasi tarif dan tiket akan tuntas di bulan Juni tahun depan, kurang dari setahun lagi sehingga seluruh warga DKI Jakarta dan warga Jabodetabek akan dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman, andal seperti di kota maju lainnya, tapi tetap efisien dan terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk diantaranya pelajar, guru, buruh, warga senior, dan veteran,” ujar Anies Baswedan.
Anies menyebutkan kerja sama ini juga memungkinkan dilakukannya analisa mahadata (big data analytics) yang komprehensif untuk seluruh pergerakan 2,5 juta warga pengguna angkutan publik Jabodetabek yang akan dijadikan dasar pengembangan regenerasi kota Jakarta yang menjadi inti pergerakannya.
Baca juga: Staf Ahli Menhub ungkap sulitnya pembatasan angkutan umum Jabodetabek
Baca juga: Pelayanan transportasi Jabodetabek tetap berjalan selama COVID-19
Baca juga: Menhub: Perlu inisiatif pemda kembangkan transportasi Jabodetabek
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
