Ditemui di Timika, Selasa, Kapolda Papua menegaskan anggaran dan dana yang ada bukan milik pribadi tapi merupakan milik rakyat sehingga harus digunakan secara benar untuk membangun rakyat, bukan untuk dikecap oleh sekelompok orang tertentu.
"Untuk mengurus negeri ini, kita hanya diberikan amanah, diberikan tugas dan diberikan kepercayaan. Amanah, tugas dan kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Ada anggaran, ada dana, itu bukan milik kita tapi milik rakyat. Manfaatkan dengan baik, jangan untuk kepentingan," kata Irjen Waterpauw.
Kapolda menegaskan hal itu menanggapi situasi yang memanas di Kabupaten Mimika antara Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob terkait pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, kepala distrik (camat), kepala puskesmas, lurah dan kepala sekolah pada Jumat (17/7) lalu.
Saat pelantikan ratusan pejabat tersebut yang dilakukan oleh Bupati Omaleng bertempat di Pendopo Rumah Negara Timika, Wakil Bupati Johannes Rettob tidak diundang dan diberitahukan.
Kapolda meminta keduanya untuk duduk bicara dan berembuk secara baik sebelum mengambil keputusan apapun terkait tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Mimika.
Secara khusus Kapolda Papua meminta Bupati Omaleng agar lebih bijaksana melihat dinamika politik dan dinamika kehidupan masyarakat Mimika, terutama masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku Papua lainnya.
"Sebuah keputusan itu lahir tentu sudah ada pertimbangan sebelumnya. Bisa saja keputusan diambil bupati mungkin menurut beliau sudah ada pertimbangan dari para penasihatnya.Tapi mungkin wakil bupati merasa belum diajak bicara. Apapun itu sudah terjadi sembari kita berharap Bupati Mimika lebih bijaksana," pinta Irjen Waterpauw yang juga merupakan anak adat Suku Kamoro dari Kampung Lahahia, Kabupaten Kaimana itu.
Kapolda mengingatkan para pemimpin daerah di Papua agar berkewajiban mengangkat derajat kehidupan masyarakat asli, termasuk di lingkungan pemerintahan.
Kehadiran pemerintah di suatu wilayah, katanya, hanya karena ada masyarakat lokal di wilayah itu.
"Diharapkan masyarakat lokal yang menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Itu artinya bahwa upayakan mereka dibimbing, dibina, tapi jangan terus ditinggalkan. Kita ada di kampung sini, di kota sini dan di kabupaten ini karena rakyat ada di sini. Kalau tidak ada rakyat, kita juga pasti tidak ada. Kalau ada masalah bicarakan, masa ribut-ribut terus," ujarnya mengingatkan.
Kapolda juga mengingatkan Pemkab Mimika agar memperhatikan peningkatan SDM masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro di Mimika, sebagai masyarakat asli di wilayah itu.
"Saya sangat prihatin dengan kehidupan masyarakat saya Suku Kamoro. Kami orang Kamoro selama ini seperti nerimo (menerima) saja. Tolong dilihat dan diperhatikan juga, jangan terus ditinggalkan," ujar Irjen Waterpauw.
Baca juga: Kapolda Papua larang masyarakat masuki area PTFI
Baca juga: Kapolda: KKB eksekutor WN Selandia Baru sudah dilumpuhkan aparat
Baca juga: Kapolda Papua libatkan pemangku kepentingan dekati penyerang pospol 99
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
