"Kita perlu dukung langkah-langkah taktis dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi, jangan sampai ada mafia kesehatan," kata Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.
Demikian pula, kata politikus PDI Perjuangan itu, dalam konteks pengadaan Vaksin Sinovac yang bekerja sama secara langsung dengan Bio Farma.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 2.400 dosis Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia, dan rencananya akan diuji klinis tahap tiga pada Agustus 2020.
Bio Farma menggandeng Sinovac dalam pengembangan vaksin karena dianggap ada kesamaan kompetensi antara dua perusahan farmasi itu.
Baca juga: Gus Nabil: Investigasi perbudakan modern secara tuntas
Baca juga: Kalung anti-Corona, Gus Nabil: Kementan harus berbasis riset
Baca juga: TKA di Morowali meninggal, Gus Nabil: pekerja asing harus rapid test
Gus Nabil menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang bekerja keras dengan melibatkan peneliti di banyak negara, seperti di Oxford Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara lain untuk uji vaksin COVID-19.
"Maka, kita tidak bisa bilang mahal atau murah. Kalau ada perbandingan, kita bisa sampaikan. Harga itu kan 'relative', terkait 'supply' dan 'demand', juga terkait kondisi yang ada," katanya.
Dari progres kerja sama vaksin itu, kata dia, Bio Farma harus memberi laporan dan informasi ke publik secara detail dan teratur agar tidak ada kesalahpahaman ataupun mispersepsi.
"Tapi, jangan sampai ada mafia kesehatan yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan besar di tengah pandemi," ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah harus mendorong pemberdayaan riset-riset kesehatan di Indonesia karena pandemi COVID-19 juga membuka ruang apresiasi terhadap riset-riset kesehatan.
Pemerintah, kata dia, harus memberi ruang dan mengapresiasi kampus-kampus dan lembaga riset yang telah mencipta produk, baik alat kesehatan, vaksin maupun obat herbal.
Gus Nabil mengapresiasi sudah banyak peneliti dari Indonesia yang sudah meriset dan melaporkan hasilnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah harus mendukung agar riset-riset dan produknya bisa diterima di publik sesuai dengan standar kesehatan internasional.
"Kita punya potensi besar yang harus dimaksimalkan, jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar produk dari negara lain," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
