"Adik-adik, tolong luangkan waktu untuk mencari ilmu tambahan di bidang lain. Tidak hanya melulu yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintahan, tapi juga kuasai bidang lain, seperti IT dan lain sebagainya," ujar Tjahjo, di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakan Tjahjo saat memberikan kuliah umum bagi praja utama calon wisudawan IPDN) angkatan XXVII.
Tjahjo mengatakan bahwa praja IPDN lulus dengan latar belakang pendidikan S-1 dan D-IV sehingga secara prinsip telah memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing.
Baca juga: Menpan RB minta instansi bersinergi cegah narkoba di lingkup ASN
Adapun bidang keilmuan yang dikuasai tersebut, antara lain mengenai otonomi daerah, keuangan daerah, administrasi wilayah, hingga ilmu terkait politik dan pemerintahan umum.
"Ini yang saya kira sudah ditata oleh IPDN dengan baik sehingga lulusan IPDN diharapkan tidak mengisi jabatan administrasi," katanya.
Menurut dia, lulusan IPDN yang akan disebar ke berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat menjadi ASN berkualitas yang kaya ilmu.
"Tentunya ini berkaitan langsung dengan 'quick wins' dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah," ujarnya.
Aparatur yang berkualitas yang di dalamnya terdapat lulusan IPDN, didukung dengan proses tata kelola yang cepat, kata Tjahjo, maka akan menghasilkan birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel.
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Revolusi mental aparatur negara keharusan pembangunan
"Hal ini kemudian akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional," katanya.
Untuk menghasilkan birokrasi yang baik dan bersih, kata dia, maka dalam pelaksanaan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024 menggunakan dua asas, yakni fokus pada akar masalah tata kelola pemerintah dan prioritas perbaikan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.
Untuk mendukung kedua asas tersebut, lanjut dia, maka dimasukkan tiga hal baru dalam peta jalan reformasi birokrasi.
Ketiga hal tersebut adalah strategi yang lebih implementatif, lebih melibatkan banyak pihak baik vertikal maupun horizontal, serta program serta kegiatan reformasi birokrasi yang didesain hingga unit kerja sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan daerah.
"Kunci dari birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima," kata mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Baca juga: Ombudsman imbau ASN ikuti petunjuk kerja normal baru Kemenpan-RB
Tjahjo mengatakan, Presiden menginginkan reformasi birokrasi untuk dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan lebih fleksibel.
Selain itu, kata dia, ASN juga diminta kerja keras, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital sehingga birokrasi menjadi lebih dinamis, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani publik di semua bidang serta dapat membangun koordinasi antarinstansi dengan lebih cepat.
"Selamat kepada praja yang akan diwisuda. Tetap jaga kesehatan, optimis, dan selamat mengabdi untuk bangsa dan negara," kata Tjahjo.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
