"(Konsolidasi data UMKM) sehingga kita memiliki data komplit UMKM kita, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendataan yang benar, makan jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Muhaimin Iskandar dalam siaran pers, Senin.
Dengan melakukan konsolidasi data itu, ujar dia, maka akan lebih mudah pula bagi pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM sekaligus mendorong gerakan bangga buatan Indonesia.
Baca juga: Pengusaha harap penyaluran bantuan modal kerja UMKM tepat sasaran
Menurut Muhaimin upaya membangkitkan perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang dibarengi dengan berbagai upaya pendekatan.
"Tidaklah cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi," katanya.
Politisi PKB itu mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana anggaran program PEN bagi koperasi dan UMKM mencapai Rp123 triliun.
Pendampingan terhadap UMKM, lanjutnya, juga bisa dilakukan dengan mensinergikan program-program pemerintah lainnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Dana Desa.
Hal tersebut, lanjutnya, penting agar konsumsi rumah tangga bisa naik karena tanpa adanya upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi dari pemerintah, maka kinerja UMKM juga dinilai akan jalan ditempat.
Baca juga: Menkop ingin percepat pusat UMKM Indonesia di Bali
Sebelumnya Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan melalui kerja sama dengan PT Pegadaian menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp400 miliar untuk membantu daya tahan pelaku UMKM dalam masa pandemi COVID-19.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririn Kadariyah di Jakarta, Kamis (25/6), menegaskan penyaluran kredit melalui dua lembaga ini juga merupakan bentuk komitmen dan peran pemerintah dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Tidak tanggung-tanggung, Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pro-pelaku usaha mikro berkolaborasi bersama untuk menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional," ujar Ririn.
Ririn mengatakan penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp400 miliar ini akan dilakukan melalui Pegadaian untuk mendukung usaha mikro, yang selama ini belum mendapatkan akses penuh kepada sektor perbankan, dengan masa tenggang selama enam bulan.
"Dari Rp400 miliar tersebut, Rp100 miliar sisanya berbentuk pembiayaan syariah yang merupakan penyerahan pertama dari Pusat Investasi Pemerintah ke Pegadaian. Saya sangat mengapresiasi kerja sama Pegadaian dalam menyukseskan program ini," katanya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
