Pinjaman sebanyak itu, kata Ariza (sapaan akrab Ahmad Riza Patria) untuk program prioritas yang tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat wabah COVID-19.
"Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020-2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta," kata Arizas di Jakarta, Senin.
Ariza belum bisa merinci lebih jauh kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.
"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," katanya.
Baca juga: Akibat COVID-19, pertumbuhan ekonomi Jakarta turun
Baca juga: DKI-Jabar jadi perintis pinjaman dana PEN
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani tak mempersoalkan bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp12,5 triliun kepada pemerintah pusat.
Asalkan dana sebanyak itu benar difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah COVID-19.
"Kalau pendapat saya untuk pemulihan ekonomi nomor satu, karena warga Jakarta butuh banget pemulihan ekonomi. Tapi ingat, dana itu tolong jangan dipakai buat yang aneh-aneh, pokoknya fokus pemulihan ekonomi," kata Zita di Gedung DPRD DKI, Senin.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
