Pemerintah akan bicara dengan DPR soal perubahan desain RAPBN 2021

28 Juli 2020 12:42 WIB

Ilustrasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan RKP Tahun 2021 serta Penyampaian Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2020, serta Pembentukan Panja di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR pada Kamis (9/7/2020). ANTARA/kemenkeu.go.id/pri.

Dengan keputusan hari ini kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para Pimpinan Banggar atau Komisi Keuangan serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini...

Pemerintah akan segera berbicara dengan DPR RI mengenai adanya perubahan desain RPABN 2021 yang diputuskan dalam sidang kabinet, Senin.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin.

"Dengan keputusan hari ini kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para Pimpinan Banggar atau Komisi Keuangan serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini. Sehingga tetap proses politiknya bisa berjalan dengan baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi: Asumsi RAPBN 2021 harus optimis tapi tetap realistis

Dia mengatakan dalam sidang kabinet Senin, Presiden Jokowi telah memutuskan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB 2021. Persentase itu menjadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR.

Dia mengatakan dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun, di mana prioritas belanja akan dilakukan betul-betul untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Baca juga: Sri Mulyani: Presiden putuskan defisit RAPBN 2021 naik ke 5,2 persen

"Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Lemudian Presiden menekankan bidang pendidikan dan kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta kembali dilakukan rapat terbatas pada Selasa (29/7) besok untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit, sehingga penggunaan anggaran benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik.

Baca juga: Presiden Jokowi: Mesin penggerak ekonomi harus diungkit dari APBN

Baca juga: Presiden Jokowi: Ekonomi RI diproyeksi pulih tercepat setelah China