Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan saat ini data center di Indonesia yang memenuhi standar global hanya tiga persen.Indonesia sangat membutuhkan pusat data nasional terkait implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Indonesia memiliki data center cukup banyak, lebih dari 2.700 data center. Kebanyakan tidak memenuhi standar global, hanya tiga persen yang memenuhi," sebut Menkominfo saat mengunjungi lokasi yang disiapkan untuk pembangunan "Pusat Data Nasional" di Bitung, Sulut, Senin.
Sebagian terbesar, lanjut dia, belum menggunakan 'Cloud Computing' (masih gunakan TIK Ethernet).
"Hal ini berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulit mengambil keputusan berbasis satu data nasional," ujarnya.
Menteri mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan pusat data nasional terkait implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan Indonesia harus miliki satu data nasional untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik," katanya.
Menteri mencontohkan terkait penanganan pandemi COVID-19.
Menurut dia, pemerintah pusat secara serius dan sunguh-sungguh mengalokasikan dana penanggulangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dampaknya melalui program perlindungan sosial.
"Kita membaca di media bagaimana sulitnya mengimplementasikan perlindungan sosial dari tidak tersedianya satu data, kebijakan yang diambil sulit dilaksanakan karena ternyata sasarannya tidak seperti disampaikan," ujarnya.
Karena itu, lanjut dia, Indonesia harus membangun pusat data nasional yang hasilnya adalah satu data nasional.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
