Demi tarik investor, pemerintah bakal gratiskan sewa lahan KIT Batang

4 Agustus 2020 12:56 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kelima kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (ketiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang terintegrasi dengan jalan tol, stasiun, pelabuhan, dengan terdapat beberapa investor diantaranya dari negara Tiongkok, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/pras.

Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free of charge. Tidak perlu sewa selama 10 tahun. Ini kami percaya akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bisa menggratiskan sewa lahan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam menggaet relokasi investasi global.

KIT Batang di Jawa Tengah dibangun dengan kerja sama Kementerian BUMN, di mana lahannya merupakan milik PTPN yang dimanfaatkan untuk dijadikan kawasan industri terpadu.

"Judul yang kita kembangkan di sana (Batang) yaitu silakan (investor) datang, yang penting investasi serius, harga tanah terjangkau. Kalau dikatakan minta lima tahun gratis dulu, monggo. Selebihnya kita sewa atau bagaimana. Kita bikin fleksibel, tidak ada masalah," katanya dalam webinar soal relokasi investasi di tengah COVID-19, Selasa.

Baca juga: Bahlil: Pemerintah tidak pilih-pilih investasi, yang penting masuk

Bahlil menuturkan Indonesia memang kalah dengan Vietnam dalam tiga hal yakni birokrasi, tanah, dan upah. Terkait masalah tanah, Indonesia kalah bersaing dengan negara itu karena harga lahan kawasan industri yang mencapai hingga Rp3 juta-Rp4 juta per meter persegi, jauh di bawah kisaran harga tanah di Vietnam.

Oleh karena itu tercetuslah konsep kolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan lahan milik BUMN guna menekan harga lahan.

"Seluruh perizinan nanti BKPM yang urus, mau izin provinsi, izin pusat, izin kabupaten, biar BKPM yang urus. Harga tanahnya pasti lebih murah dari Vietnam," kata Bahlil.

Dalam webinar yang sama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sebagai insentif, pemerintah kemungkinan akan memberikan secara gratis penggunaan lahan industri dalam waktu 10 tahun.

Baca juga: Kemenperin akselerasi kesiapan KIT Batang tampung relokasi investor

"Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free of charge. Tidak perlu sewa selama 10 tahun. Ini kami percaya akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia," katanya.

Selain itu KIT Batang juga akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti jalan, air, hingga pengelolaan limbah yang ditargetkan akan selesai tahun ini.

"Nanti akan diikuti juga, di copy paste juga, program Batang Industrial State ini ke program kedua yang kita alokasikan di daerah Subang. Lahannya juga akan disiapkan Kementerian BUMN dan barangkali konsepnya akan sama dengan Batang Industrial State," katanya.

Menurut Menperin, penyediaan lahan industri, khususnya industri manufaktur penting dilakukan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengutip salah satu hasil kajian bahwa setiap negara yang bisa menyerap 1.000 hektare lahan untuk industri manufaktur akan dapat memberi tambahan 1 persen pertumbuhan ekonomi.

"Inilah yang membuat pentingnya penyediaan lahan industri di mata pemerintah," pungkas Menperin.

Baca juga: Pemkab Batang siapkan tiga lokasi tambahan Kawasan Indusrti Terpadu