Agus Pramusinto pada kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Jakarta, Rabu, mengatakan peringatan tersebut menjadi penting guna menciptakan kondisi aparatur sipil negara tetap netral di Pilkada 2020.
"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpoliti," kata Agus dalam keterangan pers.
Menurut dia banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang.
Baca juga: Kemenpan-RB: Netralitas ASN kita masih rendah
Baca juga: KPK: Netralitas ASN di pilkada penting antisipasi birokrasi korup
Baca juga: ASN Temanggung bantu serap bawang putih petani
Dia menjelaskan, merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut kata dia tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara.
“Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati," ujar Ketua KASN.
Pada kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN itu juga digelar deklarasi netralitas ASN yang diikuti oleh lebih dari 618 peserta di jaringan virtual.
Para peserta yakni kepala daerah, sekretaris daerah, Kepala BKD BKPSDM, pimpinan Bawaslu daerah, dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua.
Kemudian, kegiatan lainnya yang digelar adalah diskusi panel dengan pembicara Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
