"Perbaiki proses birokrasi, penyaluran, dan pendataan agar belanja dan serapan anggaran untuk pemulihan ekonomi (yang masih seret) dapat segera diatasi dan mencegah Indonesia masuk ke dalam jurang resesi," kata Bamsoet, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet menanggapi perekonomian Indonesia triwulan II-2020 yang diproyeksikan minus 4,3 persen yang berpotensi berdampak pada terjadinya resesi.
Baca juga: Flash - BPS: ekonomi Indonesia triwulan II-2020 minus 5,32 persen
Baca juga: BPS catat hampir seluruh lapangan usaha terkontraksi triwulan II 2020
Baca juga: BPS: Penurunan konsumsi rumah tangga picu kontraksi triwulan II 2020
Baca juga: Pemerintah optimistis kuartal III-IV ada tren perbaikan ekonomi
Bamsoet mendorong pemerintah untuk dapat menyeimbangkan dan menentukan prioritas antara ketepatan dan kecepatan dalam realisasi anggaran, seperti kecepatan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan juga ketepatan dalam pembiayaan korporasi.
Politikus senior Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan dan pengalokasian anggaran.
Tujuannya, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, agar anggaran untuk pemulihan ekonomi dapat tepat sasaran.
Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu juga mendorong pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar ekonomi tidak tumbuh negatif, terutama pada triwulan III-2020.
Caranya, kata Bamsoet, dengan terus mendorong stimulus belanja dan secara bertahap membuka akses ekonomi.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
