Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tiada kompromi soal protokol kesehatan tersebut, agar nanti Pilkada 2020 yang berlangsung di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020 tidak menjadi kluster baru bagi penyebaran COVID-19.
"Selain menguji ketahanan kesehatan, sosial, dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga turut menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, hak konstitusional warga tak boleh cedera oleh pandemi, di sisi lain pelaksanaan pemilihan juga tak boleh menjadi kluster baru bagi penyebaran COVID-19," ujar Bamsoet dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Ketua MPR ingatkan petahana tutup kemungkinan politisasi bansos
Saat mengisi seminar daring "Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19", Bamsoet mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tak bisa ditunda ke tahun 2021, karena bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020 yang telah dicairkan mencapai Rp4 triliun.
Oleh karena itu, kata dia, kandidat calon dan partai politik pendukung dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye dalam pelaksanaan pilkada nanti.
"Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan massa, diubah menjadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan gagasan," ujar Bamsoet dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Krisnadwipayana (Unkris) itu.
Turut serta dalam seminar daring itu antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Satya Arinanto, Hakim Agung periode 2011-2016 Gayus Lumbuun, dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unkris Drs Muchtar.
Baca juga: Wakil Ketua MPR harap wabah COVID-19 tak ganggu Pilkada 2020
Mantan Ketua DPR RI itu menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pilkada juga telah berkomitmen untuk mengedepankan protokol kesehatan.
Caranya, antara lain dengan tes cepat atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi petugas terkait dari KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun serta sejumlah penerapan protokol kesehatan lainnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengatakan bahwa tantangan lain bagi KPU kini adalah menjaga agar tingkat partisipasi pemilih tak turun.
Oleh karena itu, perlu sosialisasi yang masif untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari risiko terpapar COVID-19.
"Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi tak hanya dilakukan Indonesia, negara lainnya pun mau tak mau harus melakukan hal serupa seperti Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Bangladesh," kata Bamsoet.
Baca juga: Pemerintah diminta pastikan APD cukup untuk penyelenggara pilkada
Ia yakin masa pandemi adalah ujian bagi Indonesia untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. "Kini, bagaimana kedewasaan masyarakat dalam merespons ujian tersebut yang akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara kita," katanya.
"Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan," kata Bamsoet.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
