Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menilai kontraksi terjadi lantaran proses implementasi kebijakan stimulus kesehatan dan perekonomian penanganan Covid-19 masih sangat lambat.
"Kadin mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program Pra Kerja harus segara dipercepat," katanya.
Rosan menambahkan, hal yang perlu diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam.
Baca juga: Kemarin, insentif pekerja hingga UMKM didorong terhubung pasar digital
"Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III 2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang," katanya.
Kadin, lanjut Rosan, sangat mengapresiasi komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bawah pimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana harian yang bertindak cepat.
Terutama program pemberian stimulus bagi pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 13,8 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta/bulan, dengan bantuan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan yang diberikan per dua bulan.
Menurut Rosan, hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang.
Baca juga: Kadin soroti banyaknya aturan hambat investasi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
