Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen sangat tinggi terhadap pembangunan di Papua.tingginya komitmen itu terbukti dari anggaran yang dikucurkan dari 2016 sampai 2019 terus meningkat, ....
Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan bahwa tingginya komitmen itu terbukti dari anggaran yang dikucurkan dari 2016 sampai 2019 terus meningkat, bahkan pada 2019 anggarannya mencapai Rp6 triliun untuk Papua dan di Papua Barat lebih dari Rp3 triliun sehingga total mencapai sekitar Rp 9 triliun.
"Angka tinggi ini menunjukkan komitmen kami untuk membangun Papua. Namun kita harus introspeksi diri, seberapa jauh manfaatnya untuk masyarakat. Kementerian PUPR perhatian juga tentang hal itu,” kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Kementerian PUPR rampungkan pembangunan sejumlah arena PON Papua
Beberapa program pembangunan infrastruktur juga telah dilakukan. Misalnya pembangunan Jalan Trans Papua yang akan menyambungkan barat ke timur dan utara ke selatan. Sampai saat ini tinggal sedikit yang belum tersambung yakni mencapai 200-300 kilometer dari total sekitar 3 ribu kilometer.
Program lainnya yakni pembangunan jembatan Holtekamp dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Salah satunya di Skouw di Jayapura, Papua.
Baca juga: Mendagri sebut pemerintah beri perhatian besar pada pembangunan Papua
Hadi menegaskan bahwa Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, tapi juga kawasan sekitarnya. Pembangunan dilakukan secara terpadu melibatkan sektor Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, dan Perumahan.
“Koordinasi dan sinkronisasi program juga kita lakukan secara intens dengan kementerian/lembaga seperti Bappenas, BKPM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala BPIW tersebut.
Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan tematik seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya Raja Ampat. Kementerian PUPR juga mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), salah satunya KEK Sorong.
“Koordinasi dan sinkronisasi program juga kami lakukan dengan kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, BKPM, dan Kemendagri,” katanya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
