Ketua DPR: Sudah saatnya produk hukum warisan kolonial diganti

14 Agustus 2020 11:19 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR/DPD di Ruang Rapat Paripurna, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14-8-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Produk hukum harus berlandaskan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus bersama dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sudah saatnya produk hukum Indonesia mengganti produk-produk hukum warisan zaman kolonial.

"Digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis bangsa Indonesia," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Puan menjelaskan bahwa Indonesia juga adalah negara hukum.

Semangat "Indonesia Maju" yang menjadi tema dalam peringatan HUT Ke-75 Republik Indonesia, Puan memandang perlu menjadi tujuan bersama dalam pembangunan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Produk hukum yang dihasilkan, kata dia, harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa bangsa ini menjadi Indonesia Maju.

Baca juga: Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR

Baca juga: Presiden Jokowi: Bangsa Indonesia beruntung junjung tinggi kebersamaan

Ketua DPR RI itu juga menyebutkan kebutuhan terkait dengan hukum akan selalu mengikuti perkembangan zaman.

"Produk hukum harus selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan yuridis," ucap Puan Maharani.

Produk hukum, lanjut dia, juga harus berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus bersama dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Selain sisi hukum, kata Puan, untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Maju, bangsa ini harus memiliki kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

"Politik pembangunan kita ke depan hendaknya dapat diarahkan dalam mempercepat pembangunan manusia Indonesia," ujarnya.

Menurut Puan, politik pembangunan itu perlu diarahkan dalam memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, penataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.