Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan reformasi fundamental yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR-RI harus disertai dengan langkah-langkah strategis dan konkret.langkah strategis yang perlu dilakukan salah satunya dengan berupaya membangkitkan perekonomian yang lesu, perlu ada upaya agar krisis kesehatan akibat COVID-19 tidak merenggut semakin banyak korban jiwa.
"Jadi pemerintah kalau sudah bertekad menjadikan ini sebagai kebangkitan, maka harus diikuti oleh langkah-langkah strategis," katanya melalui sambungan telepon dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan langkah strategis yang perlu dilakukan salah satunya dengan berupaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Lalu juga perlu ada upaya agar krisis kesehatan akibat COVID-19 tidak merenggut semakin banyak korban jiwa.
Baca juga: Tema RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi
"Itu berarti harus ada peningkatan kesehatan. Lalu penurunan secara drastis masalah apa yang terdampak COVID-19 yang nantinya akhirnya bisa menunjukkan bahwa Indonesia telah aman dari COVID-19," katanya.
Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan sejumlah pembenahan, baik secara sosial maupun ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan.
Kemudian, masalah sosial politik dan hukum yang menyangkut nasib demokrasi bangsa Indonesia juga, katanya, masih perlu dibenahi.
"Nah, hukum ini, Presiden Jokowi saat mengakhiri periode pertama kan merah raportnya menurut Komnas HAM. Kemudian, hampir satu tahun ini merah lagi, karena undang-undang yang dihasilkan itu sangat menuai pro dan kontra dan bahkan demo-demo yang sekarang ini semakin kuat. Penolakannya semakin kuat terhadap undang-undang Corona, Minerba, RUU HIP, meskipun diubah menjadi BPIP, dan juga Ciptaker atau Omnibuslaw itu," katanya.
Baca juga: Presiden: Reformasi fundamental sektor kesehatan harus dipercepat
Untuk itu, Siti mendorong agar ke depan, momen kebangkitan di Hari Kemerdekaan RI perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang lebih konkret.
"Harus diikuti dengan langkah-langkah krusial, konkret, yang membumi dan dampaknya jauh lebih positif," katanya.
Kemudian, ia juga menyarankan agar pemerintah menghentikan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial.
"Hentikan undang-undang yang kontroversial, yang jelas-jelas terbaca oleh publik adalah undang-undang yang merugikan rakyat, yang merugikan negara.
Jangan masyarakat energinya terkuras ke sana," demikian kata Siti Zuhro.
Baca juga: Presiden sampaikan rencana pemerintah terkait reformasi pendidikan
Pewarta: Katriana
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
