Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pembenahan fundamental yang diharapkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan budaya birokrasi.Karena birokrasi ini merupakan roda besar yang melaksanakan pembangunan nasional, kalau di tingkat nasional
"Karena birokrasi ini merupakan roda besar yang melaksanakan pembangunan nasional, kalau di tingkat nasional. Kalau di provinsi, birokrasi provinsi, membangun provinsi," katanya melalui sambungan telepon dengan ANTARA Jakarta, Jumat.
Perbaikan budaya birokrasi yang ia maksud adalah pembenahan agar birokrasi tersebut betul-betul profesional, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi akuntabel. Jadi in line seiring sejalan dengan sistem demokrasi. Sehingga birokrasinya itu tidak nepotis dan tidak kolotis. Apalagi sampai diinterupsi oleh politik," katanya.
Pembenahan fundamental artinya, kata dia, adalah dengan melakukan perbaikan pola pikir dan pola berperilaku yang perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat wabah COVID-19.
"Jadi budaya setnya, juga settng kebudayaannya. Nilai-nilai budayanya, juga orientasinya dibenahi. Budaya birokrasi yang melayani harus dominan karena abdi negara, abdi masyarakat," katanya.
Pembenahan fundamental, kata dia, perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah atau parsial. Karena pembenahan yang dimaksud melibatkan makna yang substantif.
"Jadi (pembenahan fundamental) itu yang substantif, yang tidak main-main. Cultural setnya dalam kebijakan itu misalnya taat pada tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.
Baca juga: Presiden sampaikan rencana pemerintah terkait reformasi pendidikan
Baca juga: Fadel: Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan harus bawa harapan
Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
